DPR Bahas Wacana Kenaikan Ongkos Ibadah Haji
"Kami akan cari anggaran-anggaran yang masih bisa dikurangi," katanya.
Sidik berharap, penetapan BPIH tidak membebani jemaah, tapi mempermudah dan jemaah mendapatkan hak maksimal prinsip dasarnya. Ia juga mendorong agar ada simulasi BPIH, sehingga ada rasionalitasnya bila ada kenaikan.
"Meski kita berharap tidak ada kenaikan, dan bagaimana minggu ini sudah ada 'fixed cost'," ujarnya.
Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, jumlah kenaikan BPIH itu masih sebatas usulan pemerintah. Sehingga angka tersebut belum bisa dipublikasikan karena ini akan masih ada pembahasan di dalam Panja.
Menurut Lukman, usulan BPIH, tentu tidak bisa terelakkan dari faktor adanya kenaikan harga avtur, perubahan kurs rupiah terhadap dollar, terhadap real Saudi.
Begitupun dengan penambahan jumlah jemaah mencapai 52.200 yang tentu membawa implikasi terhadap penambahan biaya haji secara keseluruhan, selain juga terkait biaya inflasi setiap tahun.
"Kita bersyukur, anggota Komisi VIII DPR RI memahami, karena dinilai masih sangat rasional," kata Menag. (aen)
Komisi VIII DPR RI menggelar rapat dengan Kementerian Agama (Kemenag) di Komplek Parlemen, Senayan, Senin (13/2). Dalam rapat tersebut, tercetus
Redaktur & Reporter : Adil
- Kemenag Targetkan 2026 Seluruh Tanah Wakaf Bersertifikat
- Partisipasi Festival Islam Kepulauan di Belanda, Kemenag Ulas Peran Penghulu di Era Modern
- Ini Daftar Pemenang Anugerah Syiar Ramadan 2024
- Akhirnya, Sebanyak 3.641 Kuota Usulan Formasi Penghulu 2024 Disetujui KemenPAN RB
- Kementerian Agama Melibatkan Penghulu dan Penyuluh Jadi Aktor Resolusi Konflik
- Ketum DPP LDII: Rukyatulhilal Memperkuat Hubungan Sesama Manusia