DPR Desak Pemerintah Lakukan Pemutahiran Data Penerima BLT Subsidi BBM

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily meminta pemerintah untuk melakukan pemutakhiran data penerima bantuan sosial (Bansos).
Menurut dia, masih ada kendala dalam penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) bahan bakar minyak (BBM) kepada para keluarga penerima manfaat.
“Kendalanya, data-data yang belum mutakhir. Ada yang meninggal tapi terdata,” kata Ace kepada wartawan, Senin (19/9).
Politikus Golkar ini menjelaskan, pemerintah pusat dan daerah mesti melakukan pemutakhiran data.
Hal itu dilakukan agar BLT yang disalurkan tepat sasaran.
"Saya minta pemerintah pusat dan daerah berkolaborasi, sehingga bantuan sosial tepat sasaran dan tepat waktu," jelasnya.
Ketua DPD Golkar itu meminta, penerima BLT BBM bisa mengoptimalkan bantuan tersebut untuk kebutuhan dasar seperti sembako.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) belakangan ini juga aktif meninjau langsung penyaluran BLT BBM di sejumlah daerah. Pemerintah dalam program ini sudah menyiapkan anggaran senilai Rp 12,4 triliun.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily meminta pemerintah untuk melakukan pemutakhiran data penerima bantuan sosial (Bansos).
- Kunker ke Kepulauan Riau, BAM DPR Berjanji Serap Aspirasi Warga Rempang
- Ketua Komisi II DPR Sebut Kemandirian Fiskal Banten Tertinggi di Indonesia pada 2024
- Rempang Eco City Tak Masuk Daftar PSN Era Prabowo, Rieke Girang
- Momen KSAL Minta Tunggakan BBM TNI AL Rp 2,25 T ke Pertamina Diputihkan
- PSN Rempang Eco City Tak Masuk Perpres yang Diteken Prabowo, Rieke: Batal!
- Jampidsus Sita 47.000 Ha Lahan Sawit Ilegal, Sahroni: Langkah Konkret Kembalikan Kerugian Negara