DPR Dorong Pemda Kepri Segera Kelola Jasa Labuh Jangkar

jpnn.com, TANJUNGPINANG - Anggota Komisi VI DPR, Nyat Kadir, mendorong pemerintah provinsi Kepri segera mengelola jasa labuh jangkar.

Sebab, pemerintah Kepri bisa menangguk pendapatan daerah yang cukup besar jika hal ini dikelola dengan baik.

"Pemprov juga harus berkaca dari BP Batam, yang kehilangan ratusan miliar. Melihat kondisi sekarang, potensial lost sangat besar kemungkinannya," papar Nyat Kadir seperti dilansir Batam Pos hari ini.

Koordinator Wilayah (Korwil) Partai NasDem Kepri itupun meminta pemerintah setempat untuk melengkapi keperluan untuk itu, salah satunya radar.

Sehingga bisa memantau berapa banyak kapal yang parkir di lokasi-lokasi yang sudah ditetapkan sebagai area lay up. Apalagi saat ini, sistem komunikasi masih mengandalkan laporan Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP).

"Kita dukung, labuh jangkar dikelola langsung oleh Pemprov. Tetapi untuk mengelola itu, Pemprov juga akan mempersiapkan diri," ujar Nyat Kadir menjawab pertanyaan Batam Pos, Selasa (4/4).

Legislator Dapil Kepulauan Riau tersebut juga mengatakan, persoalan ini menjadi salah satu agenda reses mereka pada Mei mendatang.

Mantan Walikota Batam tersebut menegaskan, pihaknya akan menjadwalkan untuk membahas secara mendalam dengan Gubernur Kepri, Nurdin Basirun dan Dinaa Perhubungan Provinsi Kepri.