DPR Dorong Pemda Kepri Segera Kelola Jasa Labuh Jangkar

Dikatakannya juga, permasalahan lain yang harus segera dibenahi Pemprov Kepri adalah penataan lokasi labuh jangkar.
Menurut Nyat Kadir, area lay up di kawasan Pulau Nipah, Batam merupakan wilayah tangkap nelayan-nelayan tradisional.
Tentu kondisi ini mempengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi nelayan. Yakni berkurangnya hasil tangkapan dan rusaknya alat-alat tangkap.
Ditambahkannya, labuh jangkar merupakan potensi yang menjanjikan. Tentu harus dioptimalkan untuk meningkatkan
Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Sehingga daerah tidak terlalu bergantung pada Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemerintah Pusat. Atas dasar itu, pihaknya mengharapkan semua pihak ikut mengawasi.
"Kewenangan 12 mil harus benar-benar dimanfaatkan. Sehingga memberikan suntikan bagi percepatan Pembangunan daerah," tutup Nyat Kadir.(jpg)
Anggota Komisi VI DPR, Nyat Kadir, mendorong pemerintah provinsi Kepri segera mengelola jasa labuh jangkar.
Redaktur & Reporter : Budi
- PSN Rempang Eco City Tak Masuk Perpres yang Diteken Prabowo, Rieke: Batal!
- Gandeng Telkomsel, Pegatron Resmikan Smart Factory Berbasis AI dan 5G di Batam
- 30 WN Vietnam Ditangkap, 2 Kapal Ikan Ilegal Diamankan di Perairan Indonesia
- Gemerlap Danantara
- Kementrans Siapkan Barelang Jadi Pilot Project Kawasan Transmigrasi Terintegrasi
- DPR Bentuk Panja Usut Mafia Lahan di Batam, Pengamat: Panggil Menteri ATR/BPN