DPR Ikut Awasi Penerimaan Pajak 2012

JAKARTA - DPR akan melakukan pantauan secara ketat atas hasil penerimaan dari sektor pajak. Pasalnya, penerimaan pajak dan bagi hasil sumberdaya alam harus menjadi prioritas pemerintah. Terlebih banyak daerah yang memiliki sumberdaya alam melimpah, namun warganya justru tidak menikmatinya melalui berbagai pemenuhan kebutuhan kesehatan dan pendidikan yang merupakan kebutuhan dasar.

"Sesuai ketentuan UU, kami meminta dan menegaskan agar pemerintah tidak saja akuntabel dalam sisi belanja, namun juga akuntabel dari sisi penerimaan," kata kata Ketua DPR RI Marzuki Alie di Gedung Senayan, Senin (9/1).

Ditambahkannya, ada dua permasalahan utama yang harus diatasi pemerintah ke depan. Yaitu, masalah infrastruktur dan ketidakpastian hukum. Perbaikan infrastruktur harus segera dilakukan, agar Indonesia tidak mengalami middle income trap dan dapat menjadi negara berpendapatan tinggi dan maju di masa mendatang. Ketidakpastian hukum juga harus mendapatkan perhatian dengan perbaikan regulasi dan penegakan hukum yang adil bagi masyarakat tanpa pandang bulu."Dua indikator tersebut harus menjadi prioritas kedepan, apalagi situasi ekonomi global yang tidak menentu," ujarnya.

Di sisi lain, dewan juga menyampaikan penghargaannya atas rating BBB- dari Lembaga Peringkat Hutang Internasional Fitch Rating kepada Indonesia. Upgrade peringkat hutang Indonesia dari BB+ menjadi BBB-  menunjukkan Indonesia menjadi negara yang layak untuk investasi.