DPR: Implementasi Roadmap BUMN Jadi Bukti Peran Negara Dalam Mengelola Aset

DPR: Implementasi Roadmap BUMN Jadi Bukti Peran Negara Dalam Mengelola Aset
Anggota Komisi VI DPR RI, Nevi Zuairina. Foto: Dok. FPKS DPR RI

Justru ia meminta UMKM dapat dibina oleh BUMN, bisa dalam bentuk kemitraan atau anak-anak binaan yang dibesarkan hingga minimal menjadi usaha tingkat menengah yang secara kekukuhan stabil ketika mendapat ujian berbagai situasi bisnis termasuk dalam kondisi pandemi seperti ini.

“Roadmap BUMN ini semua orang menaruh harapan besar kepada BUMN untuk mereformasi seluruh manajemen perusahaan pelat merah menjadi perusahaan yang modern, efisien dan kontributif. Ini merupakan ajang seleksi ketat untuk mengeliminasi atau melebur perusahaan-perusahaan yang hanya menjadi benalu negara,” kata Nevi.

Legislator asal Sumatera Barat II ini meminta kepada Kementerian BUMN, ketika mengimplementasikan roadmap ini, benar-benar ada realisasi pembinaan UMKM yang saat ini berjumlah sekitar 60 juta pelaku.

Menurutnya, merupakan kebaikan sangat besar peran negara kepada rakyatnya, ketika UMKM ini tumbuh dan berkembang akibat peran serta BUMN. Mesti ada pelibatan UMKM yang secara tekstual masuk dalam roadmap BUMN.

“Saya menginginkan, UMKM tidak hanya mendapat perlakuan normatif saja dari BUMN. Dampak yang terlihat adalah mereka hanya stagnan saja, tidak pernah naik kelas. Design pembinaan UMKM mesti tertuang secara komprehensif dalam roadmap BUMN ini,” ujar Nevi Zuairina.(fri/jpnn)

Nevi Zuairina meminta Kementerian BUMN menyusun roadmap BUMN 2020-2024 dengan menemukan formula yang ideal saat mengimplementasikannya.


Redaktur & Reporter : Friederich

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News