DPR Ingatkan Pemerintah Jangan Ada Lagi Insiden Berebut Bantuan di Lokasi Bencana

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin meminta pemerintah fokus dan sigap melaksanakan tanggap darurat penanggulangan dampak bencana alam yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia.
Bantuan yang diperlukan harus diberikan kepada pengungsi dan warga terdampak bencana alam di seluruh wilayah tanpa terkecuali dengan tetap menerapkan protokol Covid-19.
"Melihat sejumlah bencana alam terjadi di berbagai daerah Indonesia pada awal 2021 dan masih minimnya penanganan serta bantuan, terbukti bahwa bantuan yang tersalurkan belum merata," kata Azis, Senin (18/1).
Oleh sebab itu, pimpinan DPR bidang koordinasi politik, hukum, dan keamanan itu meminta pemerintah mengawal dan mendata korban terdampak bencana secara akurat supaya tidak ada lagi insiden perebutan bantuan di lokasi bencana.
Azis juga mengimbau seluruh masyarakat khususnya yang tinggal di wilayah rawan untuk mewaspadai terjadinya bencana alam, termasuk memonitor peringatan dini potensi kebencanaan sehingga dapat mengevakuasi diri bila akan terjadinya bencana alam.
Mantan ketua Komisi III DPR itu meminta pemerintah dapat melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.
Kementerian Sosial (Kemensos) dan Dinas Sosial di daerah, diminta untuk mengerahkan Taruna Siaga Bencana (Tagana) dalam membantu proses evakuasi dan mendistribusikan bantuan kepada korban bencana alam.
Kemensos dan pemda juga mesti mendata keperluan para pengungsi dan menyalurkan bantuan yang diperlukan secara tepat.
Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin mengatakan bantuan bencana harus diberikan kepada seluruh warga terdampak tanpa terkecuali.
- Anggota Panja DPR Dukung Usulan Forkopi, Ini Isinya
- Usung Konsep Persamaan Gender, Womens Day Run 2025 Akan Digelar Besok
- Refleksi Hardiknas 2025, Lita Nilai Kesenjangan Pendidikan Masih Jadi Tantangan Besar
- Dasco Dinilai Tunjukkan Gaya Kepemimpinan DPR yang Aspiratif
- RDP DPR, Cik Ujang Dorong Penguatan Otda Percepatan Pembangunan Tol Sumsel-Bengkulu
- Soal Pembayaran Tunggakan Triliunan TNI AL, Menhan Singgung Kebijakan Tersentralisasi