DPR Minta Jokowi Pimpin Langsung Pemberantasan Korupsi

Karena itu, Benny mengatakan, Komisi III DPR meminta pimpinan Polri dan Kejaksaan Agung melanjutkan reformasi internal untuk lebih kredibel di mata publik dan modal dasar mendapat kepercayaan masyarakat dalam rangka pemberantasan korupsi.
Lebih lanjut Benny mengingatkan KPK agar jangan melupakan kehadiran mereka sebagai trigger mechanism untuk memperkuat institusi Polri dan Kejaksaan. “Termasuk dalam pemberantasan korupsi,” tegasnya.
Polri dan jaksa juga diminta untuk mebcari jalan dan prakarsa di internal masing-masing agar bersama-sama KPK memerangi korupsi yang luas tumbuh di dalam masyarakat.
Terakhir, Benny menuturkan, DPR khusunya Komisi III mendukung sepenuhnya prakarsa baru dari pemerintah, termasuk Polri dan Kejaksaan untuk memperkuat institusi pemberantasan korupsi dan memerangi rasuah.
“Komisi III DPR menghargai prakarsa kepolisian untuk membentuk Densus Antikorupsi,” tegas politikus Partai Demokrat itu.(boy/jpnn)
Korupsi masif dan tumbuh luas, masuk ke birokrasi penyelenggara pemerintahan dari pusat hingga daerah, desa, BUMN dan swasta.
Redaktur & Reporter : Boy
- Presiden Prabowo Menyoroti RUU Perampasan Aset, Pengamat: Ini Angin Segar
- Jampidsus Sita 47.000 Ha Lahan Sawit Ilegal, Sahroni: Langkah Konkret Kembalikan Kerugian Negara
- Hakim Tersangka Suap Sembunyikan Rp 5,5 Miliar di Kolong Kasur, MA Kena Sentil
- Sahroni Minta Polisi Tangkap Pihak yang Ingin Menghancurkan Citra Kejagung
- Sahroni Nilai Pertemuan Sespimmen Polri dengan Jokowi Kurang Pas, Begini Alasannya
- Habiburokhman Pastikan DPR Tetap Minta Masukan Masyarakat dalam Penyusunan RUU KUHAP