DPR Minta Kaji Ulang Kebijakan e-Money

“Semua gardu tol harus memiliki penjaga yang dilengkapi mesin elektronik untuk menerima transaksi, baik secara konvensional atau elektronik,” katanya.

Fraksi Gerindra, lanjut Edhy, sudah menerima aspirasi dari serikat pekerja Jasa Marga dan beberapa pihak yang tengah dihantui ancaman PHK akibat kebijakan e-money. Karena itu, Gerindra akan terus menuntut kepada pemerintah agar dapat mengevaluasi kebijakan tersebut. Serta selalu menjalankan amanat UUD 45 tentang hak bekerja dan hidup layak bagi rakyat.

“Untuk apa negara mengeluarkan sistem modern berbasis teknologi bila akhirnya harus mengancam masa depan rakyat? Ingat, Presiden Jokowi berjanji membuka banyak lapangan kerja, bukan malah menghilangkan pekerjaan orang. Karena itu, Gerindra secara tegas menolak kebijakan otomatisasi secara 100 persen,” tuntas anak buah Prabowo Subianto di Partai Gerindra itu.(boy/jpnn)