DPR Minta Pemerintah Evaluasi Transfer Dana ke Daerah

JAKARTA — Meski jumlah dana desentralisasi fiskal terus naik setiap tahunnya, namun mayoritas fraksi di DPR RI masih menilai adanya ketimpangan antara pusat dan daerah. Pemerintah pun diminta untuk melakukan evaluasi atas transfer dana dari pusat ke daerah dalam RAPBN 2011 mendatang.

Bukan hanya itu, dana dari pusat ke daerah dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) selama ini dinilai lebih banyak dihabiskan hanya untuk membiayai belanja pegawai saja. Karenanya, meningkatnya transfer dana ke daerah dianggap tidak efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara khusus.

Juru bicara Fraksi PPP, Mahmud Yunus, dalam paripurna DPR dengan agenda menedengarkan tanggapan fraksi atas nota keuangan RAPBN 2011 dari pemerintah,  menyatakan bahwa FPPP memberi apresiasi atas usulan pemerintah untuk menaikkan gaji PNS/TNI/Polri. "Namun harus diingat bahwa jumlah PNS itu hanya sekitar empat juta orang saja. Sementara masih ada sekitar 100 juta orang angkatan kerja yang tidak tergambar dengan jelas kesejahteraan mereka. Pemerintah harus menaikkan transfer pusat ke daerah dengan memperhatikan hal-hal ini," ujar Mahmud Yunus.

PPP pun mendesak agar saat melakukan transfer dana ke daerah, pemerintah memperhatikan betul kebutuhan masyarakat di daerah. Bukan hanya itu, transfer pusat ke daerah diharapkan tidak membuat ketimpangan sosial.