DPR Pengin Gedung Baru? Renovasi Saja Dulu

jpnn.com - JAKARTA - Ketika sejumlah anggota DPR menyuarakan dukungan atas tujuh proyek pembangunan gedung parlemen, politikus PDIP Tubagus (TB) Hasanuddin mengatakan sebaliknya. Anggota Komisi I DPR itu menilai untuk saat ini tujuh proyek pembangunan gedung parlemen itu belum perlu.
Sebagaimana diberitakan JawaPos.Com, Hasanuddin mengatakan bahwa proyek itu tidak terlalu mendesak. Dia justru mengusulkan agar gedung parlemen direnovasi saja. "Hanya renovasi saja," ujarnya di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/8).
Baca juga: Daripada Bangun Gedung Baru Lebih Baik....
Mantan Sekretaris Militer Kepresidenan itu menambahkan, terdapat beberapa ruang yang memang harus direnovasi. Misalnya, untuk musala dan beberapa ruangan lain.
"Satu lantai tidak ada musala, padahal kan banyak yang perlu. Satu lorong juga hanya ada dua toilet," terangnya.
Kendati demikian Hasanuddin mengaku tidak pernah diajak diskusi oleh fraksi atau anggota DPR lain tentang proyek gedung baru. "Pengambilan keputusan ada di BURT (Badan Urusan Rumah Tangga, red),” kata pensiunan TNI dengan pangkat terakhir mayor jenderal itu.
Mengenai klaim sejumlah anggota DPR bahwa Presiden Joko Widodo sudah menyetujui proyek pembangunan gedung baru di parlemen, Hasanuddin langsung menepisnya. Sebab, Jokowi -sapaan Joko Widodo- justru minta proyek itu dikaji ulang.
"Jokowi tidak mau tanda tangan, tapi dikaji ulang. Apakah ini bisa jalan terus atau dieliminasi. Kalau ingin dilanjutkan, dibahas dulu dengan semuanya," tandasnya.(JPG/jpnn)
JAKARTA - Ketika sejumlah anggota DPR menyuarakan dukungan atas tujuh proyek pembangunan gedung parlemen, politikus PDIP Tubagus (TB) Hasanuddin mengatakan
- Sidang Kabinet Seharusnya Bahas Persoalan Bangsa, Bukan Ijazah Palsu
- Nilam Sari Harapkan Sisdiknas Baru Atasi Kesenjangan Pendidikan di Daerah 3T
- Pengamat: Masyarakat Tak Rela Prabowo Terkontaminasi Jokowi
- Kepala BGN Curhat kepada DPR: Seluruh Struktural Kami Belum Menerima Gaji
- Wasekjen Hanura Kritik Pertemuan Erick Thohir dengan KPK dan Kejagung Soal UU BUMN
- Kelompok DPD RI di MPR Dorong Agenda Perubahan UUD 1945 pada 2026