DPR: Peran BAPPEBTI Harus Dimaksimalkan

Rabu, 17 Februari 2021 – 21:16 WIB
DPR: Peran BAPPEBTI Harus Dimaksimalkan - JPNN.com
Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKS Nevy Zuairina. Foto: Humas DPR RI

jpnn.com, JAKARTA - Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) merupakan lembaga pemerintah yang memiliki tugas pokok dalam melakukan pembinaan, pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Perdagangan Berjangka.

Keberadaan BAPPEBTI dijamin dalam UU Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKS Nevy Zuairina mengatakan meskipun baru sekitar 0,5 persen hingga 1 persen penduduk Indonesia yang melakukan investasi trading industri ini, akan tetapi pemerintah harus tetap memberikan perhatian terhadap industri ini.

Nevy menambahkan walaupun pasarnya jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan jasa keuangan, pasar modal ataupun lembaga keuangan bukan bank (LKBB), akan tetapi pertumbuhan Pasar Berjangka Komiditi (PBK) sepanjang kuartal I-2020 cukup baik yaitu tumbuh sebesar 40,58 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Oleh karena itu, menurut Nevi, perlu adanya dukungan Pemerintah terhadap industri berjangka komoditi agar ke depannya industri tersebut dapat makin berkembang.

Berdasarkan amanah UU Nomor 10 tahun 2011 pada Pasal 4 ayat (2), BAPPEBTI berada di bawah Menteri Perdagangan dan bertanggung jawab kepada Menteri Perdagangan. Oleh karena itu, sebaiknya apa yang sudah ada pada BAPPEBTI saat ini dimaksimalkan dalam rangka menjalankan amanah UU.

Anggota DPR RI dari Dapil Sumatera Barat II ini mengatakan selain itu perlu adanya koordinasi yang baik antar-Kementerian/Lembaga terkait untuk menjalankan tugas dan fungsi dalam melakukan pengawasan terhadap aktivitas investasi di Indonesia.

Selama ini BAPPEBTI bersama OJK dan beberapa institusi lain telah berada dalam Tim Satuan Petugas Waspada Investasi untuk melakukan tugas dan fungsinya dalam menangani pengaduan terkait masalah investasi serta menegakkan hukum atas investasi produk keuangan yang bermasalah sesuai dengan kewenangannya masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SPONSORED CONTENT

loading...
loading...