DPR: Peran BAPPEBTI Harus Dimaksimalkan

Sebelumnya, Pemerhati Kebijakan Publik Juliaman Saragih dalam 10 tahun terakhir, 2009-2019, kerugian akibat investasi ilegal Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) diduga mencapai Rp 92 triliun. Bahkan ribuan domain entitas tak berizin (bodong) telah diblokir oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) Kemendag bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta perusahaan tempat pendaftaran nama domain di Indonesia.

Mengutip pemberitaan media, Bappebti telah memblokir 107 domain situs entitas di bidang perdagangan berjangka komoditi yang tidak memiliki perizinan (2017), 161 domain situs (2018), 439 domain situs (2019) dan 1.191 domain situs (2020). Terbaru, sepanjang Januari 2021, Bappebti telah memblokir 68 domain situs.

“Pertanyaanya, apakah peran Bappebti sebagai “Wasit” hanya pemblokiran domain entitas situs bodong? Atau sebatas mengimbau "dalam kondisi saat ini, Bappebti berharap agar masyarakat tidak mudah percaya dengan penawaran investasi di bidang perdagangan berjangka komoditi yang menjanjikan keuntungan di luar kewajaran yang pada akhirnya malah dapat menyebabkan kerugian,” kata Juliaman.

“Bukankah tugas Bappebti sebagai eselon I Kementerian Perdagangan adalah melaksanakan pembinaan, pengaturan dan pengawasan kegiatan perdagangan berjangka komoditi serta pasar fisik dan jasa,” sambung Juliaman.

Menurut Juliaman, makin tingginya tuntutan publik pada aspek transparansi dan akuntabilitas di era serba-digital, kegiatan bisnis ini memerlukan pengawasan wasit yang lebih serius lagi dan mendalam untuk terciptanya kepastian hukum serta melindungi masyarakat dari praktik perdagangan yang merugikan.

“Bappebti memang telah melakukan serangkaian upaya yang penting, salah satunya, mewajibkan dana milik nasabah disimpan dalam rekening yang terpisah dari rekening Pialang Berjangka pada bank yang disetujui oleh Bappebti. Apakah ini cukup?,” tanya Juliaman.(ikl/jpnn)

Simak! Video Pilihan Redaksi: