DPR: Perlu Genjot Tingkat Konsumsi dengan Penerapan New Normal

DPR: Perlu Genjot Tingkat Konsumsi dengan Penerapan New Normal
Wakil Ketua Komisi XI DPR Fathan Subchi. Foto: Dok. FPKB DPR

jpnn.com, JAKARTA - Penyebaran wabah virus Corona (Covid-19) benar-benar memukul tingkat konsumsi masyarakat. Tulang punggung pertumbuhan ekonomi ini masih belum menunjukkan perbaikan di kuartal II tahun 2020 meskipun ratusan triliunan telah digerojokkan pemerintah untuk social safety net (jaring pengaman sosial).

“Minimnya mobilisasi publik menjadi salah satu penyebab stagnannya tingkat konsumsi masyarakat, maka penerapan new normal di berbagai daerah di Indonesia akan menjadi kunci tumbuhnya tingkat konsumsi masyarakat,” ujar Wakil Ketua Komisi XI DPR Fathan Subchi, kepada wartawan, Senin (22/6/2020).

Dia menjelaskan pemerintah telah menyediakan anggaran hingga Rp 203,9 triliun untuk berbagai program perlindungan sosial. Anggaran tersebut dialokasikan untuk bantuan sembako Rp 43,6 triliun, Program Keluarga Harapan Rp 37,4 triliun, Bansos Jabodetabek Rp6,8 triliun, Bansos non-Jabodetabek Rp 32,4 triliun.

Selain itu, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Rp31,8 triliun, Kartu Prakerja Rp20 triliun, diskon tarif listrik Rp 6,9 triliun, hingga penyedian logistic Rp 25 triliun.

“Alokasi anggaran untuk perlindungan sosial ini tidak hanya semata menjaga terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat di era pandemik, tetapi juga untuk menjaga daya beli masyarakat agar roda pertumbuhan ekonomi juga berjalan. Namun sejauh ini efek anggaran ratusan triliun terhadap pertumbuhan ekonomi masih belum terasa,” katanya.

Fathan mengatakan Kementerian Keuangan menargetkan tingkat konsumsi masyarakat di Kuartal II 2020 ini sebesar 3%. Namun pada faktanya belum ada pergerakan tingkat konsumsi masyarakat sehingga, Kemenkeu memprediksi tingkat konsumsi ini mengalami pelemahan hingga 0%.

“Banyak Analisa yang menyebutkan jika tingkat konsumsi masyarakat yang stagnan karena minimnya mobilasi masyarakat akibat kebijakan social distancing maupun physical distancing selama masa pandemic Covid-19,” ujarnya.

Politikus PKB ini pun mendesak agar daerah-daerah yang telah masuk zona kuning maupun hijau segera mempersiapkan diri masuk era kenormalan baru. Diharapkan dengan masuk era new normal mobilasasi masyarakat bisa dilakukan sehingga produktivitas mereka juga meningkat.

Banyak Analisa yang menyebutkan jika tingkat konsumsi masyarakat yang stagnan karena minimnya mobilasi masyarakat akibat kebijakan social distancing maupun physical distancing selama masa pandemic Covid-19.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News