Fathan Subchi PKB optimistis Anies-Muhaimin (AMIN) bisa meraup 40 persen suara di Jateng.
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fathan Subchi mendukung penguatan peran BPR dengan mendorong sebagai penyalur langsung Kredit…
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fathan Subchi meminta pemerintah memberikan perhatian bagi ribuan BPR yang terancam gulung…
Industri asuransi dipaksa melakukan percepatan inovasi teknologi digital agar dapat beradaptasi dengan situasi pandemi. Salah satunya melalui insuretech.
Salah satu penyelamat pendapatan negara dari kebijakan cukai dan pemberantasan rokok ilegal.
Tudingan pengusaha nasional Jusuf Hamka terhadap buruknya kinerja bank Syariah di ruang publik memantik perhatian banyak kalangan.
Fathan Subchi merespons wacana pemerintah untuk menerapkan pajak pertambahan nilai (PPN) atas bahan pokok dari sektor pertanian, perkebunan,…
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fathan Subchi mengingatkan masyarakat jangan mudah tergiur dengan iming-iming aplikasi yang bisa…
Pengembangan industri halal yang meliputi halal food, fashion, halal tourism, halal comestic, hingga penyelenggaraan haji dan umrah bisa…
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fathan Subchi mendesak pemerintah mengejar piutang negara kepada para debitur di sisa…
Banyak Analisa yang menyebutkan jika tingkat konsumsi masyarakat yang stagnan karena minimnya mobilasi masyarakat akibat kebijakan social distancing…
Komisi XI DPR mendukung langkah pemerintah untuk menerapkan tatanan baru (new normal) di tengah pandemik Covid-19 agar kondisi…
PKB meminta Pemerintah memberikan subsidi sehingga bunga kredit ultra mikro turun agar pelaku UMKM tetap bertahan di tengah…
Wakil Ketua Komisi XI DPR Fathan Subchi menilai upaya pemerintah dalam mengurai kasus Jiwasraya yang disampaikan Presiden Jokowi…
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fathan Subchi menilai setidaknya dua langkah penting yang perlu dilakukan dalam mengatasi…
Jangan sampai nanti poin-poin dalam Omnibus Law Perpajakan ini justru kontrakproduktif terhadap upaya untuk meningkatkan pendapatan dari sektor…
Aturan yang mengharuskan majelis taklim harus terdaftar akan memunculkan diskriminasi. Nantinya bisa jadi ada majelis taklim yang legal…
Pemerintah harus memastikan jika penerima program KUR harus benar-benar pelaku usaha kecil.
JPNN.com 
