DPR Sesalkan Antam Tak Bayar Retribusi

JAKARTA - Anggota Komisi VII dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Dewi Aryani menyesalkan tindakan PT Aneka Tambang (Antam) Tbk yang sudah melakukan delapan kali pengapalan nikel tapi tidak membayar retribusi ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konawe Utara (Konut), Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra). Menurutnya, sebagai salah satu perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PT Antam Tbk harusnya menjadi contoh bagi perusahaan laiinya.

"Jika berita tersebut benar ini "menampar" kredibilitas BUMN kita. Dimana yang seharusnya melaksanakan good corporate governance tapi malah melakukan pelanggaran," kata Dewi Aryani di Gedung Nusantara I DPR, Senayan, Jakarta, Senin (5/12).

Ketidakpatuhan perusahaan tambang plat merah itu mengemuka setelah kuasa hukum Pemkab Konawe Utara, Razak Naba membeberkan ke media. Kata dia, selama pengapalan nikel yang dikeruk dari tanah Konut, PT Antam Tbk tak pernah membayar retribusi.

"Sesuai fakta tak satu rupiah pun retribusi yang dibayar PT Antam untuk Pemkab Konut selama pengapalan. "Mana buktinya kalau sudah bayar. Retribusi berupa kompensasi 0,5 persen untuk PAD harusnya Antam membayar sekitar Rp 2 miliar dari delapan kali pengapalan. Ini tidak ada sama sekali. Belum retribusi lainnya," jelas Razak.