DPR Soroti Politik Beras Pemerintah Thailand
Selasa, 27 September 2011 – 20:44 WIB
JAKARTA - Pemerintah Thailand membatalkan kontrak antarpemerintah (G to G) dengan Indonesia terkait pembelian 580.000 ton beras. Pemerintah Thailand berkilah pembatalan itu karena kesepakatan harga jual-beli dengan harga US$ 535 per ton CNF ((cost and freight) terlalu murah. Politisi Partai Demokrat itu menambahkan, salah satu yang harus dilakukan Pemerintah Indonesia adalah berupaya keras dalam menggarap sektor pertanian. Dengan demikian, Indonesia tak lagi impor beras. "Kita sebagai negara agraris harus mampu ekspor," tegasnya. "Di samping itu kita juga tidak ketergantungan pangan pokok terhadap negara lain berbuah pengorbanan bagi harkat dan martabat bangsa kita," tambah Herman.
Namun keputusan Pemerintah Thailand itu juga perlu dicurigai. "Di sisi lain pembatalan tersebut ada unsur politisi karena alasan Perdana Menteri Thailand telah mengganti direksi Bulognya lantaran dianggap mengambil kebijakan penandatanganan kontrak dengan Indonesia pada masa transisi," tegas Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Herman Khaeron, Selasa (26/9) di Jakarta.
Hal lain, lanjut Herman, Bulog membatalkan kontrak komersialnya sebanyak 100.000 ton karena harganya teralu tinggi yakni, dikisaran US$ 658 per ton CNF. "Tentu kita prihatin dengan pembatalan sepihak tersebut. Meski demikian hal tersebut sebagai cambuk bagi kita pentingnya kedaulatan pangan," tegasnya.
Baca Juga:
JAKARTA - Pemerintah Thailand membatalkan kontrak antarpemerintah (G to G) dengan Indonesia terkait pembelian 580.000 ton beras. Pemerintah Thailand
BERITA TERKAIT
- Petani Sawit Plasma Antusias Kembangkan Ternak Sapi Pola Siska
- Mandiri Capital Indonesia Siap Jajaki Pasar Regional dan Global
- Asbanda Umumkan Pemenang Pengundian Tabungan Simpeda, Berikut Daftarnya
- Bawang Merah Enrekang Siap Penuhi Kebutuhan Nasional di Tengah Kenaikan Harga
- Pahami Risiko Paylater, Layanan Pembayaran dari Marketplace
- Sinar Mas Land Kolaborasi Bareng Xendit Gelar DNA VC Startup Connect