DPRD dan Pemprov Jakarta Tambah Alokasi BTT 2023 Jadi Sebegini

jpnn.com, JAKARTA - Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI Jakarta sepakat untuk menambah alokasi biaya tidak terduga (BTT) dalam APBD tahun anggaran 2023.
Ketua Banggar DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menyebutkan penyesuaian ini dilakukan setelah draf APBD dievaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Dalam rekomendasinya, Kemendagri menilai anggaran BTT DKI tahun 2023 Rp 648,5 miliar masih dianggap sangat kecil dan tidak sepadan dengan belanja daerah yang ditargetkan sebesar Rp 74,3 triliun.
“Setelah mendengar penjelasan dari pihak eksekutif terkait hasil evaluasi Kemendagri, selanjutnya DPRD DKI Jakarta akan menyampaikan surat persetujuan kepada penjabat Gubernur untuk keabsahannya,” ucap Pras dalam keterangannya, Senin (2/1).
Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Michael Rolandi Cesnanta Brata menuturkan penambahan anggaran untuk BTT salah satunya akan diambil dari program-program yang tidak tercantum dalam rencana kerja pemerintah daerah (RKPD).
Selain itu, diambil dari Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) rancangan APBD 2023 sebesar Rp 220,8 miliar.
“Setelah kami sisir dan lihat kembali memang ada kegiatan baru di belanja modal yang tidak ada dalam RKPD dan KUA-PPAS. Itu akan kami alihkan ke belanja tidak terduga,” kata dia.
Kemendagri juga meminta Pemprov DKI Jakarta tidak menganggarkan kegiatan pembangunan melampaui tahun anggaran (multiyears).
DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI Jakarta sepakat untuk menambah alokasi biaya tidak terduga (BTT) dalam APBD tahun anggaran 2023.
- Terungkap Fakta Mengejutkan soal Gerai Miras di Kartika One Hotel
- Realisasi Investasi Jakarta Triwulan I-2025 Capai Rp 69,8 Triliun, Tertinggi di Indonesia
- Safrizal ZA Sebut Rumah Layak Hunian Tingkatkan IPM dan Menggerakkan Ekonomi
- Gegara Gerai Miras, Warga Kampung Sawah Ancam Geruduk Kartika One Hotel
- Sahrin Hamid: Gerakan Rakyat Jaktim Wajib Dukung Program Prorakyat Pramono-Doel
- Pemerintah Pastikan Proses Pengisian DPRP Mekanisme Pengangkatan Berjalan Transparan