DPRD DKI Tolak Suntikan Modal untuk BUMD

DPRD DKI Tolak Suntikan Modal untuk BUMD
DPRD DKI. Foto: Indopos

Dalam rapat usulan PMD di Komisi C DPRD DKI, PT Jakpro dan PD Pembangunan Sarana Jaya meminta anggaran Rp 1 triliun untuk mewujudkan program rumah susun (rusun) DP Rp 0. Bestari mengatakan, seharusnya dua BUMD itu mencari sumber dana lain di luar APBD.

"Kalau untuk pengembangan usaha, ya BUMD pinjam di bank dong. Ngapain pakai APBD? Mau bebas bunga doang," kata Bestari. Apalagi, BUMD juga akan mendapat untung dalam pembangunan rusun DP Rp 0 nanti. Khususnya, dari unit rusun yang memang dijual untuk komersil.

Bestari menduga, dua BUMD ini juga tidak yakin program DP Rp 0 akan memberi mereka keuntungan. "BUMD yakin enggak ini bakal untung? Kalau yakin ya pinjam tuh ke bank," terang dia.

Direktur Utama Jakarta Propertindo Dwi Wahyu Daryoto mengatakan, pihaknya berencana membangun rusun DP nol rupiah di dua lokasi yang terintegrasi dengan kawasan berorientasi transit atau transit oriented development (TOD). "Untuk rumah DP Rp 0 kami minta (PMD/penyertaan modal daerah) sekitar Rp 531 miliar, hanya untuk pembangunan,” kata Wahyu.

Lokasi pertama yakni di Jalan Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Jakpro berencana memadukan hunian dengan depo serta stasiun kereta cepat ringan atau light rail transit (LRT).

Jakpro akan membangun total enam menara yang terbagi atas dua kategori. Tiga menara khusus untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan penghasilan di bawah Rp 7 juta per bulan dengan kapasitas 5.700 unit. Tiga menara lainnya berkapasitas 4.900 unit bersifat campuran, yakni sebagian untuk MBR dan sebagian untuk masyarakat umum.

PMD yang diminta untuk merealisasikan ini sebesar Rp 265 miliar. Ada juga opsi untuk membuat semua unit ditujukan bagi MBR, tetapi dengan pengajuan PMD yang lebih besar yakni Rp 662 miliar. Kemudian lokasi kedua yang dibangun oleh Jakpro berada di Jalan Yos Sudarso, Kebon Bawang, Jakarta Utara.

Ada dua menara dengan total 1.222 unit rusun. Satu menara khusus untuk MBR, dan satu menara lainnya untuk komersial. PMD yang diminta untuk proyek ini sebesar Rp 266 miliar. 

Usulan penyertaan modal daerah (PMD) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Rp 11 triliun ditolak keras DPRD DKI

Sumber Indopos

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News