DPRD Kecewa Pemekaran Morowali Utara Ditunda

"Surat penolakan pemekaran tersebut dikirim oleh dua pihak yang bertikai yang semestinya tidak pantas dijadikan acuan oleh Komisi II DPR. Apalagi menjadikan surat tersebut sebagai alasan untuk menunda pembahasan DOB Morowali Utara," tegasnya.

Sementara anggota Komisi II DPR dari daerah pemilihan (Dapil) Sulawesi Tengah, Murad U Nasir menyatakan, surat penolakan pemekaran DOB Morowali Utara datang bukan dari pihak yang bertikai memerebutkan ibu kota kabupaten. Sebab menurutnya, surat itu justru dikirim oleh Bupati Morowali, Anwar Hafid.

"Dari dokumen yang saya lihat di Sekretariat Komisi II, surat penolakan tersebut datang dari Bupati Morowali, Anwar Hafid. Surat tersebut membawa konsekuensi bahwa dukungan Bupati Morowali dahulunya dipertanyakan dan DPR harus bersikap hati-hati mengambil keputusan," ujar Murad.

Meski demikian, lanjut mantan Ketua DPRD Sulawesi Tengah itu, dalam perjalanan waktu Komisi II DPR bisa saja memasukkan lagi rencana pemekaran Morowali Utara ke dalam agenda kerja komisi yang membidangi pemerintahan dalam negeri itu setelah adanya penjelasan resmi dari pihak-pihak terkait. Misalnya, ada penjelasan dari Bupati Morowali, tokoh masyarakat, serta unsur pimpinan di dua kecamatan yang kini bertikai.