DPRD NTT Habiskan Rp 600 Juta Setahun, Anwar: Itu Wajar!

Data lain yang diperoleh koran ini menyebutkan, untuk perjalanan ke luar daerah, setiap anggota bisa mengantongi dana sebesar Rp 15,7 juta. Masing-masing untuk penginapan Rp 1,5 juta per malam untuk empat malam, tiket pesawat pergi-pulang mencapai Rp 5,2 juta. Uang representasi berdasarkan standar lima hari sebesar Rp 250 ribu per hari. Sehingga jika ditotal kunjungan ke luar daerah misalnya 15 kali, maka satu anggota bisa menghabiskan Rp 235 juta selama satu tahun. Khusus untuk kunjungan dalam daerah mencapai Rp 60 juta per anggota setiap tahun.

Angka tersebut belum termasuk gaji pokok dan tunjangan per anggota yang menerima uang sekira Rp 13 juta lebih setiap bulan. Jika ditotal, setiap anggota bisa mengantongi gaji dan tunjangan sebesar Rp 156 juta per tahun.

“Kalau pimpinan sedikit berbeda untuk penginapan dan tiket pesawat itu lebih besar. Pesawat untuk pimpinan itu di kursi bisnis. Tetapi khusus untuk tiket itu tetap tergantung dari harga tiket saat itu, sehingga bisa naik, bisa turun,” ujar sumber di DPRD NTT.

Dari sejumlah item tersebut, setiap anggota DPRD NTT bisa menghabiskan dana APBD NTT sebesar Rp 600 juta per tahun. Jika dikalkulasi untuk 65 anggota DPRD, maka dana yang dihabiskan mencapai Rp 39 miliar.

Sementara itu, di dalam nota keuangan gubernur atas RAPBD NTT 2016 disebutkan, belanja untuk DPRD NTT sebesar Rp 19,6 miliar lebih. Khusus untuk Sekretariat DPRD mencapai Rp 66,9 miliar lebih.

Ketua DPRD NTT, Anwar Pua Geno mengangggap wajar mengenai banyaknya perjalanan dinas oleh anggota DPRD. Pasalnya, jika banyak perjalanan, justeru itu menunjukkan kinerja para wakil rakyat. Yang paling penting, lanjut dia, bukan perjalanan pribadi untuk berfoya-foya.

“Perjalanan dinas kan dia jalan dalam rangka kerjanya. Karena kerjanya DPRD itu memang duduk, bicara dan jalan. Jadi kalau DPRD jalan, itu tugasnya. Yang penting jalannya itu ke Kementerian, DPR RI dan daerah lain. Hasilnya itu kan tidak seperti orang menanak nasi. Karena DPRD ini kan lembaga kebijakan, lembaga politik. Tetapi itu tergantung dari penilaian masyarakat, itu hak masyarakat. Tetapi sejauh ini, kinerja DPRD sesuai dengan tiga fungsinya, sudah berjalan baik. Kita berharap 2016 ini jauh lebih baik lagi,” ujar Anwar. (cel/aln/fri/jpnn)