DPRD Papua Barat Tak Berhak Buka Pendaftaran Calon

JAKARTA -- DPRD Papua Barat tidak punya kewenangan membuka pendaftaran bakal calon gubernur-wakil gubernur yang akan mengikuti pemilukada 2011. Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat Endang sulastri menjelaskan, pemilukada sudah masuk rezim pemilu, sehingga acuannya adalah UU 22 Tahun 2007 tentang penyelenggara pemilu.

"Saat ini pilkada masuk dalam rezim pemilu, sehingga KPU melaksanakan tugasnya menyelenggarakan pilkada dan itu diatur dalam peraturan KPU," terang Endang Sulastri kepada wartawan di Jakarta, Senin (21/3).

Pernyataan Endang terkait dualisme institusi yang membuka pendaftaran bakal calon gubernur-wagub Papua Barat, yakni DPRD dan KPU Papua Barat. DPRD mengacu pada PP No 6 Tahun 2005. Sementara itu, KPUD mengacu pada UU Penyelenggara Pemilu.

Endang menjelaskan, dalam pasal 7 ayat 1 UU 21/2001 itu DPRP memang memiliki kewenangan memilih gubernur. Hanya saja, dalam UU 35/2008 sebagai perubahan atas UU 21/2001, ketentuan pasal 7 ayat 1 itu sudah dicabut. "Ini juga kemarin diuji materiilkan di MK, tapi ditolak," ujar Endang.