Dr. Salim: Indonesia Butuh Pemimpin yang Tulus Membangun Kolaborasi Kebangsaan

Menurutnya, mustahil dan mengingkari sejarah bangsa yang merdeka karena persatuan seluruh elemen.
“Maka tidak tepat pengembangan narasi paling NKRI atau paling Pancasila, sementara yang lain tidak. Pancasila adalah ideologi pemersatu dan titik temu kebangsaan dan bukan alat pecah belah,” ungkap Dr. Salim.
Menurutnya, permasalahan yang di masyarakat tidak mungkin terselesaikan, kecuali partai politik, pemerintah, TNI, Polri, pengusaha, tokoh-tokoh agama dan komponen bangsa lainnya bergandengan tangan.
“Ayo kita bergandengan tangan. Tidak ada yang mampu mengubah negeri kita ini ke arah positif kecuali kita sendiri,” kata Dr. Salim dalam siaran persnya, Kamis (11/8).
Sisi lain, dia mengatakan bahwa Sulsel merupakan gerbang Indonesia timur yang bisa membawa kemajuan bagi kawasan dan RI secara maksimal.
Dia pun sudah berkunjung ke sejumlah wilayah di Sulsel dalam beberapa hari ini.
“Melihat potensi alam, pertanian, pariwisata, budaya dan ekonomi kreatif di Sulsel ini luar biasa. Jika dikelola dengan baik saya sangat optimistis daerah ini bisa menjadi kunci pertumbuhan ekonomi wilayah bahkan nasional. Tentu bersamaan kesejahteraan rakyat akan terangkat," ungkapnya.
Acara ini merupakan rangkaian dari Program Dr. Salim Menyapa Indonesia di Provinsi Sulsel 6-9 Agustus 2022. Hadir dalam kesempatan itu Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, wakil kabinda Sulsel, ketua MUI Sulsel, tokoh lintas agama, akademisi, budayawan, dan seniman.
Dr. Salim menegaskan Indonesia butuh pemimpin yang tulus membangun kolaborasi kebangsaan.
- Bersama Koalisi Pemerintah, PKS Makin Kukuh Melayani & Membela Rakyat
- PKS Instruksikan Kader di Pos Menteri & Kepala Daerah Menyukseskan Program Prabowo
- Aboe Bakar: Kepala Daerah dari PKS Harus Selaras dengan Prabowo
- Kawal PSU Pilkada Kabupaten Serang, PKS Menerjunkan Ratusan Pasukan Khusus
- Elite PKS & Partai Erdogan Bertemu di Turki, Kemerdekaan Palestina Jadi Isu Utama
- Peserta PPDS Diduga Perkosa Pasien, Anggota DPR Minta STR dan SIP Pelaku Dicabut