Draf Resolusi DK PBB Kurang Kuat

jpnn.com - GAZA -  Pertumpahan darah di Jalur Gaza menuai reaksi serius Dewan Keamanan (DK) PBB. Minggu malam (20/7) badan terkuat PBB itu menggelar pertemuan darurat karena korban tewas telah menembus angka 500.

Kemarin (21/7) DK PBB juga menyerukan kepada Israel dan Palestina untuk segera melakukan gencatan senjata.  
 
Sebagai negara tetangga, Yordania sangat prihatin atas banyaknya korban sipil di Gaza. Karena itu, negara yang berbatasan dengan Israel dan Tepi Barat tersebut meminta DK PBB membahas serangan darat Pasukan Pertahanan Israel (IDF) atas Jalur Gaza itu secara khusus.

Yordania juga mengusulkan kepada DK PBB supaya menerbitkan resolusi yang lebih tegas untuk Israel.
 
"DK PBB sangat prihatin atas banyaknya korban sipil di Gaza, termasuk anak-anak. DK PBB mendesak dua pihak agar segera melakukan gencatan senjata. Israel juga harus menarik mundur pasukannya dari Gaza," jelas sumber Associated Press mengenai draf resolusi DK PBB tersebut.

Selain mengecam Israel, DK PBB memerintah IDF dan Hamas agar tetap mengutamakan keselamatan warga sipil.
 
Sementara itu, Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon menyatakan bahwa keputusan Israel menggempur Jalur Gaza melalui darat tersebut merupakan keputusan yang kurang ajar.

"Israel bertanggung jawab atas keselamatan warga sipil di sana (Gaza, Red)," katanya sebagaimana ditirukan sumber Associated Press. Diplomat asal Korea Selatan (Korsel) itu juga prihatin atas melayangnya lebih dari 500 nyawa dalam pertempuran sengit tersebut.
 
Selain menuntut dua pihak, terutama Israel, untuk mengutamakan keselamatan warga sipil, PBB mengkritik larangan-larangan ketat Israel atas Palestina. Di tengah dentum meriam dan desing peluru, warga Gaza masih tetap terpenjara aturan-aturan Israel terkait dengan mobilitas barang dan manusia. Mereka tidak bisa dengan bebas melarikan diri karena terkendala larangan Israel.
 
Meski demikian, Dubes Palestina untuk PBB Riyad Mansour mengaku kecewa atas draf resolusi yang sudah disepakati negara-negara anggota tetap DK PBB itu. Menurut dia, resolusi tersebut tidak cukup kuat menghentikan kekurangajaran Israel.

"Kami harap DK PBB bisa melahirkan resolusi yang berisi kecaman terhadap Israel atas agresi yang mereka lakukan terhadap rakyat kami," tandasnya.
 
Kemarin pagi Presiden Amerika Serikat (AS) Barack Obama menelepon Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu. Dalam perbincangan di telepon tersebut, Obama meminta Netanyahu segera melakukan gencatan senjata dengan Hamas. Bersamaan dengan itu, Menteri Luar Negeri John Kerry kembali bertolak ke Israel untuk memastikan terwujudnya gencatan senjata.
 
Di sisi lain, Hamas mengklaim telah berhasil menangkap seorang serdadu Israel. Minggu malam (20/7) organisasi radikal Palestina tersebut menyatakan bahwa tentara IDF yang kini mereka tawan itu bernama Shaul Aaron.

Tetapi, militer Israel langsung membantah klaim tersebut. Dubes Israel untuk PBB Ron Prosor menyebutkan, berita itu salah. (AP/AFP/hep/c20/tia)