Dua Alasan Bu Risma Tolak Geser Anggaran untuk THR PNS
jpnn.com, SURABAYA - Alasan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini memang tidak berlebihan untuk menolak menggeser anggaran di APBD demi membayar kekurangan THR PNS.
Diketahui, pasokan DAU (dana alokasi umum) dari pusat hanya sebesar gaji pokok PNS, sedang THR tahun ini juga termasuk komponen tunjangan-tunjangan yang harus ditanggung pemda.
Kondisi APBD Kota Surabaya saat ini, porsi belanja pegawai mencapai 28–30 persen dari APBD. Nilainya mencapai Rp 2,6 triliun untuk tahun ini. Artinya, belanja pegawai mencapai Rp 216,7 miliar per bulan. Jumlah itulah yang setidaknya harus dipersiapkan Surabaya untuk membayar THR 18.970 PNS-nya.
Soal sisa dana, beber Risma, setiap tahun memang ada. Namun, nilainya sangat kecil. Tahun lalu saja hanya 8 persen dari APBD. Itu sudah habis untuk kebutuhan tak terduga. Misalnya perbaikan infrastruktur.
Jika akhirnya PNS mendapat THR, Risma khawatir menimbulkan polemik lebih panjang. Pertama, pemkot nombok belanja pegawai.
Kedua, keputusan pemkot bisa memantik kasak-kusuk pegawai honorer. Sebab, tenaga honorer otomatis tidak mendapat THR tersebut. Mereka tak tercakup dalam surat edaran Mendagri.
BACA JUGA: Soal THR PNS, Bu Risma Bingung dengan Pernyataan 2 Menteri
Padahal, dalam aturan pemkot, honorer mendapatkan penghasilan pokok yang sama dengan PNS. ’’Mereka mesti protes kalau PNS-nya dapat. Yang guru-guru K-2, outsourcing,’’ kata Tri Rismaharini saat ditemui di Balai Kota, Rabu (6/6).
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini membeber alasan atas sikapnya menolak menggeser anggaran di APBD untuk membayat THR PNS.
- Kabar Gembira untuk PNS & PPPK, Dua Hari Gajian 2 Kali, Alhamdulillah
- Info Terbaru Pencairan THR PNS & PPPK, Masih Ada OPD Enggak Gercep
- 5 Berita Terpopuler: THR PNS & PPPK Segera Cair, Komponen Tahun Ini Akan Lebih Tinggi, Terungkap di Rakor
- THR PNS & PPPK Cair April, Mendagri Keluarkan Instruksi kepada Kepala Daerah
- Jalan Cikumpay-Ciparay Diharapkan Mampu Tingkatkan Perekonomian Masyarakat
- Nana Sudjana: Pengentasan Kamiskinan Jadi Prioritas Dalam Penyusunan APBD