Dua Alasan Bu Risma Tolak Geser Anggaran untuk THR PNS
jpnn.com, SURABAYA - Alasan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini memang tidak berlebihan untuk menolak menggeser anggaran di APBD demi membayar kekurangan THR PNS.
Diketahui, pasokan DAU (dana alokasi umum) dari pusat hanya sebesar gaji pokok PNS, sedang THR tahun ini juga termasuk komponen tunjangan-tunjangan yang harus ditanggung pemda.
Kondisi APBD Kota Surabaya saat ini, porsi belanja pegawai mencapai 28–30 persen dari APBD. Nilainya mencapai Rp 2,6 triliun untuk tahun ini. Artinya, belanja pegawai mencapai Rp 216,7 miliar per bulan. Jumlah itulah yang setidaknya harus dipersiapkan Surabaya untuk membayar THR 18.970 PNS-nya.
Soal sisa dana, beber Risma, setiap tahun memang ada. Namun, nilainya sangat kecil. Tahun lalu saja hanya 8 persen dari APBD. Itu sudah habis untuk kebutuhan tak terduga. Misalnya perbaikan infrastruktur.
Jika akhirnya PNS mendapat THR, Risma khawatir menimbulkan polemik lebih panjang. Pertama, pemkot nombok belanja pegawai.
Kedua, keputusan pemkot bisa memantik kasak-kusuk pegawai honorer. Sebab, tenaga honorer otomatis tidak mendapat THR tersebut. Mereka tak tercakup dalam surat edaran Mendagri.
BACA JUGA: Soal THR PNS, Bu Risma Bingung dengan Pernyataan 2 Menteri
Padahal, dalam aturan pemkot, honorer mendapatkan penghasilan pokok yang sama dengan PNS. ’’Mereka mesti protes kalau PNS-nya dapat. Yang guru-guru K-2, outsourcing,’’ kata Tri Rismaharini saat ditemui di Balai Kota, Rabu (6/6).
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini membeber alasan atas sikapnya menolak menggeser anggaran di APBD untuk membayat THR PNS.
- Hadiri SICITA, Cagub Jatim Risma Janjikan Pendidikan SMA/SMK Gratis Jika Terpilih
- KIC Rilis Temuan Survei di 6 Provinsi, Hasilnya Mengejutkan
- DPRD Palembang Gelar Rapat Paripurna ke-17, Bahas APBD 2025
- Jokowi Lantik Gus Ipul Jadi Mensos RI Pengganti Tri Rismaharini
- Sosiologi Ekonomi
- Ikut Andil Turunkan Angka Kemiskinan, Mensos Risma Diapresiasi Komisi VIII DPR