Dubes Malaysia Lapor Ketua DPR

Selain itu, dia juga meminta Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI untuk berkoordinasi dengan Departemen Luar Negeri Indonesia mengenai penanganan kasus penyerobotan lahan ini.

"Ini sebagai akibat dari tidak baiknya administrasi kepemilikan lahan dan kita berharap proses hukum terhadap kasus tersebut harus terus berlangsung secara adil di pengadilan," harapnya.

Ketua DPR juga mengakui permasalahan kepemilikan lahan di Indonesia memang sangat rumit mengingat lahan adalah investasi yang sangat berharga bagi masyarakat Indonesia. Untuk itu DPR akan memeriksa lagi kasus penyerobotan lahan ini.

Sedangkan Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Mohamad Najib, yang mendampingi Ketua DPR, mengatakan, Indonesia dan Malaysia adalah saudara serumpun yang tidak boleh terganggu hubungan baiknya karena masalah kepemilikan lahan. Karena itu dirinya berharap bisa melakukan sesuatu yang terbaik agar permasalahan ini tidak berlarut-larut. (fas/jpnn)