Dugaan Pelecehan Seksual Unsur Pidana, Kenapa Diselesaikan Internal?
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menyoroti pengakuan korban MS yang diduga mengalami pelecehan seksual dari rekan kerjanya.
MS merupakan pegawai di Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat.
Dia menyebut sudah pernah mengadu ke Polsek Gambir, Jakarta Pusat.
Namun, pihak kepolisian ketika itu justru meminta korban mengadukan hal tersebut ke atasannya dan penyelesaiannya secara internal lembaga.
Menurut Sahroni tugas polisi adalah memproses laporan yang masuk, apalagi jika tindakan yang diadukan ada unsur pidana.
Dia menyayangkan sikap Polsek Gambir yang justru tidak menganggap serius laporan korban.
Sahroni menegaskan bahwa tugas polisi adalah memproses laporan masyarakat, dan laporan korban MS diduga mengandung unsur pidana, yaitu penganiayaan.
"Kalau begini, sangat disayangkan karena nantinya korban perundungan jadi enggan mengadu ke polisi, lalu kita mau membiarkan saja tindakan seperti ini terjadi?"
Sahroni menyebut dugaan pelecehan seksual itu merupakan unsur pidana, kenapa disuruh untuk diselesaikan secara internal?
- Pimpinan Komisi III Minta Polisi Tindak Perusuh Saat May Day di Semarang
- Minta Kepastian Hukum Bagi Buruh, Sahroni: Upah Dibayarkan, Jangan Ada Ijazah Ditahan
- Sahroni Puji Keberhasilan Gugus Tugas Ketahanan Pangan Polri Tingkatkan Hasil Panen Jagung
- Jampidsus Sita 47.000 Ha Lahan Sawit Ilegal, Sahroni: Langkah Konkret Kembalikan Kerugian Negara
- Sahroni Minta Polisi Tangkap Pihak yang Ingin Menghancurkan Citra Kejagung
- PAN Dukung Prabowo Jadi Capres 2029, Ahmad Sahroni: Masih Dini untuk Bicara Pilpres