Duh, Mendagri Bilang BP Batam Dibubarkan, Menko Perekonomian Malah Bilang Begini

"Usulan solusi ini diharapkan dapat membuat Batam kembali berdaya saing dengan tata kelola yang compatible dengan Singapura, Hong Kong, Shenzen dan kawasan ekonomi lainnya yang jadi best practices di dunia," katanya.

Namun, karena pembuatan undang-undang itu membutuhkan waktu lama, maka pemerintah telah menyiapkan solusi jangka pendeknya, yaitu PP yang mengatur dan membagi kewenangan antara BP Batam dan Pemko Batam.

Karenanya Darmin berharap investor tetap tenang karena pemerintah akan memperbaiki berbagai peraturan untuk mendukung investasi di Batam. "Sehingga iklim investasi makin kondusif dan tidak akan mengganggu perjanjian investasi yang telah dibuat dengan pemerintah," ujarnya. 

Darmin menambahkan, dalam rapat pada 4 Desember 2015 lalu pihaknya mendapat instruksi dari Presiden Joko Widodo untuk membuat kajian serta rekomendasi tentang pembenahan dan revitalisasi Batam. "Agar dapat berdaya saing dan menjadi pusat pertumbuhan ke depan," kata Darmin.

Menurut Darmin, harapan dan komitmen pemerintah terhadap Batam sangat besar sejak pulau yang berhadapan langsung dengan Singapura itu ditetapkan sebagai kawasan khusus pada 1970-an. Pemerintah pun telah menerbitkan berbagai kebijakan untuk mendorong pertumbuhan Batam sebagai tujuan investasi.

"Dengan memanfaatkan lokasi geografisnya yang sangat strategis di Selat Malaka, Batam diharapkan dapat menjadi ekonomic door ASEAN," tuturnya.

Darmin mengakui, pernyataan Tjahjo Kumolo soal pembubaran BP Batam pada Januari 2016 sempat membuat geger Kemenko Perekonomian. Untuk itu dirinya langsung menghubungi Tjahjo dan mengatakan pernyataan Tjahjo tersebut tidak lengkap.

"Saya sudah cek ke Pak Tjahjo, beliau juga sudah memberikan penjelasan tambahan," tutur Darmin.