Dukung Belanja Alpalhankam Rp 1.700 T untuk 25 Tahun, Ekonom: Ini demi Menjaga Sumber Ekonomi

Dia mengingatkan, pertahanan dan keamanan negara menjadi kewajiban pemerintah, dan sudah seharusnya pemerintah merencanakan pembelian alpalhankam untuk memperkuat pertahanan keamanan, termasuk di dalamnya adalah kedaulatan ekonomi

“Menjaga kedaulatan Itu termasuk kedaulatan ekonomi. Termasuk di dalamnya menjaga sumber-sumber ekonomi, infrastruktur ekonomi. Tidak hanya yang dibangun oleh Presiden Jokowi. Punya tentara tapi gak punya meriam. Gak punya kapal. Gak punya pesawatnya. Terus menjaga kedaulatannya bagaimana?" ujar dia.

Karenanya, Piter mengajak publik mempersoalkan hal yang lebih substansial daripada mengkritisi rencana Rp 1.700 triliun yang masih digodok tersebut.

"Yang penting adalah bagaimana proses pembeliannya, apakah sudah sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan?" ucap dia. 

Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto mengaku sudah menyusun sistem yang bisa cegah penyalahgunaan anggaran dalam pengadaan alutsista.

Prabowo mengatakan dirinya akan melibatkan BPKP, Kejaksaan, hingga BPK untuk melakukan pengecekan semua kontrak proyek pertahanan. Caranya, sebelum kontrak diteken dan berjalan efektif, kontrak akan diperiksa terlebih dahulu oleh BPKP, BPK, hingga Kejaksaan.

"Saya rencananya dan kita sudah coba sekarang ini. Saya rencananya mengundang kejaksaan, BPKP sama BPK untuk periksa semua kontrak kita sebelum kontrak itu efektif," ungkap Prabowo dalam podcast Deddy Corbuzier seperti dilihat, Minggu (13/6).

“Jadi kontrak itu ada berapa tahap, jadi ada kontrak awal, ada kondisi-kondisi yang harus dipenuhi, kondisi keuangan, kondisi ini itu. Dalam perjalanan ini saya akan minta kejaksaan, BPKP dan BPK," paparnya.