Duuh, Muncul Penolakan Kedatangan Guru Garis Depan
Sebab tujuan GGD adalah untuk pemerataan kualitas pendidikan. Menurutnya di sejumlah sekolah yang terpencil, jumlah gurunya kurang. Kalaupun ada guru PNS, tidak setiap hari berada di sekolah.
’’Penolakan GGD oleh warga setempat mungkin didasari ketidaktahuan,’’ katanya di Jakarta kemarin (19/10).
Nurzaman menjelaskan program penempatan GGD, termasuk kuotanya, hasil kesepakatan pemda dengan Kemendikbud. Jadi bukan Kemendikbud serta-merta menempatkan orang di suatu daerah.
Terkait kecemburuan oleh guru honorer di daerah setempat, Nurzaman mengatakan tidak perlu jadi bahan penolakan. Dia menegaskan putra-putri daerah, juga berhak mengikuti seleksi CPNS GGD.
Jika hasilnya memenuhi kriteria, putra-putri daerah bisa lolos untuk menjadi CPNS GGD. Bahkan CPNS GGD dari daerah setempat tingkat rontok atau pengunduran dirinya rendah.
Kemendikbud sendiri bakal kembali menyiapkan formasi CPNS GGD 2018. Tetapi jumlahnya tidak sebanyak tahun ini.
Nurzaman mengatakan kuota CPNS GGD 2018 direncanakan berjumlah 2.086 orang. Kemendikbud berjanji akan lebih mengakomodasi putra-putri daerah untuk rekrutmen CPNS GGD 2018.
Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Unifah Rosyidi mengatakan mekanisme pengiriman CPNS GGD harus diubah. Dia mengakui tujuan pengiriman guru ke daerah terpencil itu baik.
Suara penolakan terhadap kedatangan Guru Garis Depan (GGD) di antaranya muncul dari Kabupaten Sintang. Sejumlah mahasiswa meminta seluruh GGD dipulangkan.
- Pesta Narkoba, Oknum PNS Dinkes dan Honorer Ini Ditangkap Polisi
- Bu Tantri: PPPK Ini Dibebankan ke APBD, Anggaran Terbatas
- PPPK 2024: Maaf, Honorer Non-Database BKN Harus Siap Perpisahan
- Pendaftaran CPNS 2024 & PPPK: Honorer Satpol PP Harus Tahu Info Penting Ini
- 5 Berita Terpopuler: CPNS 2024 Dibuka, sedangkan PPPK Fokus pada Honorer, Kategori yang Masuk Prioritas Terungkap
- Pendaftaran CPNS 2024: Pernyataan Terbaru Menteri Anas, Singgung soal Hoaks