Duuh, Muncul Penolakan Kedatangan Guru Garis Depan

Duuh, Muncul Penolakan Kedatangan Guru Garis Depan
Mendikbud Muhadjir Effendy secara simbolis melepas keberangkatan 5.897 guru garis depan (GGD) ke tempat pengabdian, Selasa (12/9). Foto: Mesya Mohammad/JPNN.com

Sebab tujuan GGD adalah untuk pemerataan kualitas pendidikan. Menurutnya di sejumlah sekolah yang terpencil, jumlah gurunya kurang. Kalaupun ada guru PNS, tidak setiap hari berada di sekolah.

’’Penolakan GGD oleh warga setempat mungkin didasari ketidaktahuan,’’ katanya di Jakarta kemarin (19/10).

Nurzaman menjelaskan program penempatan GGD, termasuk kuotanya, hasil kesepakatan pemda dengan Kemendikbud. Jadi bukan Kemendikbud serta-merta menempatkan orang di suatu daerah.

Terkait kecemburuan oleh guru honorer di daerah setempat, Nurzaman mengatakan tidak perlu jadi bahan penolakan. Dia menegaskan putra-putri daerah, juga berhak mengikuti seleksi CPNS GGD.

Jika hasilnya memenuhi kriteria, putra-putri daerah bisa lolos untuk menjadi CPNS GGD. Bahkan CPNS GGD dari daerah setempat tingkat rontok atau pengunduran dirinya rendah.

Kemendikbud sendiri bakal kembali menyiapkan formasi CPNS GGD 2018. Tetapi jumlahnya tidak sebanyak tahun ini.

Nurzaman mengatakan kuota CPNS GGD 2018 direncanakan berjumlah 2.086 orang. Kemendikbud berjanji akan lebih mengakomodasi putra-putri daerah untuk rekrutmen CPNS GGD 2018.

Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Unifah Rosyidi mengatakan mekanisme pengiriman CPNS GGD harus diubah. Dia mengakui tujuan pengiriman guru ke daerah terpencil itu baik.

Suara penolakan terhadap kedatangan Guru Garis Depan (GGD) di antaranya muncul dari Kabupaten Sintang. Sejumlah mahasiswa meminta seluruh GGD dipulangkan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News