E-KTP di DKI Minim Sosialisasi

KETERLAMBATAN pelayanan kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP) di Jakarta dinilai kalangan politisi bukan akibat kelalaian Pemprov DKI. Pasalnya, pemerintah pusat merupakan penanggung jawab program tersebut.

Demikian ditegaskan Sekretaris Komisi A (bidang pemerintahan) DPRD DKI Jakarta Taufik Hadiawan kepada INDOPOS (JPNN Group), Rabu (14/9), terkait kendala pemenuhan perangkat E-KTP. Menurut dia, aparatur di tingkat kelurahan dengan mudah memanggil seluruh warga agar terdata dalam E-KTP.

Hanya saja, kesiapan perangkat tidak bisa menjadi tanggung aparat pelaksana itu. “Di kelurahan hanya tinggal melanjutkan saja. Walaupun saya perhatikan sudah sebagian besar kelurahan bisa melaksanakan program itu,” ujar Taufik.

Politisi asal Partai Gerindra itu juga menyatakan, dibutuhkan peranan aktif masyarakat agar program berjalan lancar. Soal strategi pengumpulan warga, aparat kelurahan lebih mengetahuinya. “Yang terpenting jangan sampai ada warga wajib ber-KTP lolos dari E-KTP. Karena program ini juga memudahkan aparat mendeteksi keberadaan warganya,” tandas dia.