Effendi Simbolon dan Nakhoda Indonesia
Oleh Dhimam Abror Djuraid
jpnn.com - Politik penuh dengan simbolisme. Dalam politik pun ada eufemisme (penghalusan) dan disfemisme atau mengasarkan kalimat.
Politikus PDIP Effendi Simbolon menyebut istilah ’Nakhoda Indonesia’ yang diduga bermakma Presiden RI. Kaesang Pangarep menyebut ’Depok Pertama’ yang diduga bermakna Wali Kota Depok.
Kaesang adalah anak bungsu Presiden Jokowi. Baliho berwajah Kaesang dengan narasi 'Depok Pertama' terpasang di sejumlah lokasi strategis di Kota Depok.
Kaesang juga juga membuat video berisi permintaan dukungan dari publik. Dalam video itu pula Kaesang mengaku sudah mengatakan mendapat restu dari orang tuanya.
Meskipun Kaesang tidak terang-terangan mengaku ingin menjadi wali kota Depok, tetapi ungkapan simbolis itu cukup mudah dipahami oleh partai-partai politik pendukung pemerintah. Mereka kemudian bersegera memberi dukungan kepada Kaesang untuk maju menjadi calon wali kota Depok.
Adapun Effendi Simbolon selain sebagai legislator PDIP juga dipercaya menjadi ketua umum Punguan Simbolon Dohot Boruna se-Indonesia (PSBI). Pekan lalu, PSBI menggelar rapat kerja nasional atau rakernas dengan mengundang Prabowo Subianto.
Effendi sebagai sahibulbait acara itu menyebut Prabowo layak menjadi ’Nakhoda Indonesia’. Namun, Effendi cukup berhati-hati untuk tidak menyebut ‘Presiden Indonesia’.
Meski demikian, toh Effendi tidak sepenuhnya aman. Banyak yang sensitif oleh pernyataannya itu.
Selama ini DPP PDIP menjadi pemadam kebakaran atas kader yang tampak enggan mendukung Ganjar. Sejauh ini kelihatannya cukup berhasil, tetapi entah sampai kapan.
- Soal Pilkada Disebut Berongkos Mahal, Deddy PDIP: Jangan Menyalahkan Rakyat
- Soal Usulan Prabowo Pilkada Dipilih DPRD, Sikap PDIP Begini, Sebut Parpol yang Ambil Jalan Pintas
- PDIP Putar Video Represi Polisi yang Bikin Rekapitulasi di Paniai Dihentikan
- PDIP Ungkap Kronologi Lengkap Soal Tekanan Oknum Polisi yang Bikin Rekapitulasi di Paniai Dihentikan
- PDIP Sebut Oknum Intervensi Pilkada Papua Tengah, Kapolda hingga Kapolres Harus Dicopot
- Gerbong Nusantara: Jokowi Mewariskan Kebijakan yang Menyusahkan Rakyat