Effendi Simbolon Telah Diklarifikasi akibat Dukung Prabowo, Hasto Ungkap Hal yang Melanggar UU
jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan pihaknya telah menerima klarifikasi anggota Komisi I DPR RI Effendi Simbolon terkait pernyataannya mendukung Prabowo Subianto.
"Hari ini Pak Effendi Simbolon menemui DPP PDI Perjuangan untuk melakukan klarifikasi," ujar Hasto kepada awak media di DPP PDI Perjuangan, Jakarta Pusat, Senin (10/7).
Hasto menerangkan bidang kehormatan DPP PDI Perjuangan juga melakukan klarifikasi karena ada persepsi publik bahwa terdapat sinyal Effendi Simbolon memberi dukungan bukan kepada calon presiden yang ditetapkan oleh PDI Perjuangan Ganjar Pranowo.
Hasto menjelaskan bakal calon presiden sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto hadir pada acara Rakernas Punguan Simbolon Dohot Boruna Indonesia (PSBI) 2023 dalam kapasitas sebagai menteri pertahanan yang semula akan berbicara tentang aspek-aspek bela negara.
"Dalam penjelasannya, sangat klir bahwa Pak Effendi Simbolon sebagai kader partai taat sepenuhnya untuk mendukung keputusan dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri," ujarnya.
Hasto juga mengatakan bahwa Effendi akan berjuang memenangkan Ganjar Pranowo sebagai capres yang diusung oleh PDI Perjuangan bersama dengan partai-partai lain, yakni PPP, Perindo, dan Hanura.
Sekjen PDI Perjuangan ini mengungkapkan di dalam diskusi dengan Effendi Simbolon, anggota Komisi I DPR RI itu memiliki sejumlah catatan terkait dengan kebijakan Prabowo dalam pembelian pesawat bekas, yakni 12 unit pesawat tempur Mirage 2000-5 dari Qatar.
"Pembelian pesawat bekas Mirage dari Qatar itu merupakan suatu kebijakan yang tidak tepat. Bahkan, berpotensi melanggar undang-undang," kata Hasto.
Hasto mengatakan Effendi Simbolon akan berjuang memenangkan Ganjar Pranowo sebagai capres yang diusung oleh PDI Perjuangan.
- Sikap PDIP Masih Dinanti, Parpol Pendukung Prabowo Dag Dig Dug
- PKB Belum Menentukan Sikap pada Prabowo, Cak Imin Lakukan Ini
- Temui Prabowo, KSAU Ingin Pertahanan Udara Diperkuat
- Permohonan Tim Hukum PDIP ke PTUN: Apa Betul Ada Pelanggaran Hukum oleh KPU?
- Putusan PTUN Bisa Menjadi Pertimbangan MPR untuk Tak Melantik Prabowo-Gibran
- PTUN Gelar Sidang Gugatan PDIP terhadap KPU Mengenai Gibran, Begini Kata Tim Hukum