Ekonom: 2023, Pemerintah Harus Menjaga Pertumbuhan Ekonomi
Ketangguhan ekonomi dalam negeri diuji, khususnya konsumsi masyarakat, inflasi dan iklim investasi di tahun politik 2023-2024.
“Masyarakat akan fokus dulu pemenuhan kebutuhan pokok, apalagi ada ancaman resesi global. Kinerja ekspor pun terpengaruh perlambatan di 3 kawasan utama yakni Eropa, AS dan China. Dimana realisasi investasi di tahun politik cenderung penuh tantangan terutama yang berasal dari ketidakpastian kebijakan,” kata Bhima, Selasa (3/1/2023).
Nah, agar Indonesia tidak terseret resesi global, Bhima menyarankan ada beberapa hal yang bisa dilakukan.
“Relaksasi pajak khususnya PPN dari 10 persen diturunkan ke 7-8 persen untuk jaga tingkat konsumsi rumah tangga dan omset pelaku usaha khususnya ritel yang mulai pulih,” kata Bhima.
Kemudian Bansos maupun subsidi terus dilanjutkan, khususnya bagi masyarakat terdampak.
“Memberikan subsidi transportasi publik dan penambahan armada secara besar-besaran agar masyarakat yang terbebani kenaikan harga BBM bisa beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi publik,” ungkapnya.
Kemudian, jelang bulan Ramadhan 1444 H/2023 M pemerintah harus mengantisipasi harga-harga.
“Memutus mata rantai pasokan pangan yang terlalu panjang, sekaligus menambah alokasi subsidi pupuk untuk mencegah volatilitas harga pangan terutama menjelang ramadhan dan Idul Fitri 1444 H/2023 M mendatang,” pungkas Bhima.(fri/jpnn)
Pakar ekonomi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi menilai pemerintah harus berupaya untuk menaikkan angka realisasi investasi.
Redaktur & Reporter : Friederich Batari
- Tragedi SMK Lingga Kencana, Pemerintah Harus Evaluasi Kegiatan Wisata Siswa
- Menko Airlangga: Kemungkinan Indonesia Resesi 1,5 Persen
- Triwulan I 2024, Ekonomi Provinsi Sumsel Tumbuh Sebegini
- Alvin Lim Minta Pemerintah Tinjau Ulang Penilaian Buruk ke Al-Zaytun
- Begini Efek Bansos terhadap Pertumbuhan Ekonomi
- Catatan Ketua MPR: Tetaplah Berhati-hati dan Bijaksana Mengelola Pertumbuhan Ekonomi