Ekonom: 2023, Pemerintah Harus Menjaga Pertumbuhan Ekonomi
“Mari kita sambut tahun 2023 dengan penuh rasa syukur, semangat dan optimisme untuk menjadi individu warga dan komunitas bangsa yang lebih baik, lebih sejahtera, lebih bersatu dan harmoni, serta lebih maju dan berkah,” kata Airlangga.
Namun, lanjut Fahmy pemerintah juga perlu memberikan insentif fiskal agar menarik investor. Investasi yang bisa dijadikan pilihan adalah hilirisasi tambang.
“Saya kira yang diawali Jokowi dengan melarang ekspor nikel, bauksit, ini kan butuh hilirisasi. Saya kira itu yang harus menjadi fokus, agar kebijakan Jokowi melarang ekspor bisa ditindaklanjuti untuk menambah nilai tambah,” ungkapnya.
Selain itu, investasi juga mampu membuka banyak lapangan kerja. Hal itu akan sangat membantu ekonomi masyarakat.
Menurut Fahmi, lapangan pekerjaan bisa dibuka dalam jumlah yang besar kalau ada pabrik-pabrik yang beroperasi di Indonesia. Maka, perlu ada fiskal insentif agar mereka tertarik investasi di Indonesia.
“Jadi, investasi tadi berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan pekerjaan, ini hal kritis yang penerintah harus memprioritaskan,” tambahnya.
Jaga Daya Beli
Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira mengatakan, pertumbuhan ekonomi tahun depan berada di angka 4,5 persen.
Pakar ekonomi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi menilai pemerintah harus berupaya untuk menaikkan angka realisasi investasi.
- Tragedi SMK Lingga Kencana, Pemerintah Harus Evaluasi Kegiatan Wisata Siswa
- Menko Airlangga: Kemungkinan Indonesia Resesi 1,5 Persen
- Triwulan I 2024, Ekonomi Provinsi Sumsel Tumbuh Sebegini
- Alvin Lim Minta Pemerintah Tinjau Ulang Penilaian Buruk ke Al-Zaytun
- Begini Efek Bansos terhadap Pertumbuhan Ekonomi
- Catatan Ketua MPR: Tetaplah Berhati-hati dan Bijaksana Mengelola Pertumbuhan Ekonomi