Ekonom Faisal Basri Sebut Ekspor Timah Ilegal Marak dan Terang-terangan

Ia mengakui, kini ada ratusan pemegang IUP. Sementara CPI timah hanya 22 orang. Menurut aturan pemerintah, hanya 22 orang bisa memverifikasi cadangan yang dicantumkan dalam RKAB. "Mereka diawasi oleh asosiasi. Ada oknum-oknum penaksir yang tidak patuh kode etik dan dijatuhi sanksi," ujarnya.

Praktisi pertambangan timah Indonesia, Teddy Marbinanda, mengatakan bahwa praktik di lapangan menunjukkan pelanggaran aturan secara masih. Meski tidak ada verifikasi CPI, RKAB tetap disahkan oleh pemerintah daerah. "Saya tidak tahu siapa yang bertanggung jawab kalau seperti ini kondisinya," ujarnya.

Ia pernah menemukan salah satu perusahaan timah di Bangka Belitung yang sedang dalam proses persiapan di menambang di wilayah konsesinya. Anehnya, perusahaann itu sudah punya cadangan ratusan ton balok timah siap ekspor.

"Dari mana cadangan sebanyak itu? produksi belum dilakukan, hasilnya sudah ada," kata dia.
Selain itu, ada pula perusahaan yang kapasitas produksinya jauh di bawah jumlah balok timah yang diekspornya.

"Dihitung dengan cara apa pun, tidak sesuai. Anehnya, tetap diizinkan untuk ekspor. Kondisi seperti ini sudah terjadi bertahun-tahun," kata dia.

Faisal mengatakan, butuh dukungan pemerintah pusat untuk membenahi tata niaga timah Indonesia. Sebab, oknum yang terlibat sampai ke tingkat perwira tinggi dan pejabat tinggi di pemerintahan dan partai. "Ini (keterlibatan para oknum pejabat dan aparat) bukan mungkin lagi. Keterlibatannya sangat jelas," kata dia.

Karena aturan sudah lengkap, pembenahan tata niaga dan tata kelola pertimahan Indonesia tidak akan butuh waktu panjang. "Paling lama enam bulan. Tunjuk orang-orang berkompeten dan terpercaya, pasti bisa. Dulu saya di TRTKM (Tim Reformasi Tata Kelola Migas) bisa kerja cepat karena dukungan pusat," ujarnya.

Hasil kerja TRTKM antara lain mengungkap pihak-pihak yang terlibat dalam mafia migas Indonesia. Faisal menjadi ketua tim itu. "Soeharto saja bisa kita jatuhkan. Masa timah tidak bisa benahi. Jangan sampai timah habis, rakyat tidak sejahtera," ujarnya.