Ekspresi Kegembiraan Masinton Pasaribu karena Jokowi Tak Menerbitkan Perppu

jpnn.com, JAKARTA - Keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Perppu KPK), dipuji oleh Anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu.
Diketahui, alasan Presiden ketujuh RI tersebut tidak menerbitkan Perppu untuk membatalkan UU No 19/2019 tentang Perubahan atas UU No. 30/2002 tentang KPK, karena adanya proses uji materi oleh masyarakat di Mahkamah Konstitusi (MK).
"Kami mengapresiasi sikap kenegarawanan presiden yang memberikan contoh dan keteladanan penyelenggara negara untuk menghormati ketatanegaraan, hukum dan perundang-undangan yang berlaku," kata Masinton kepada jpnn.com, Jumat (1/11).
Dia mengatakan, sikap presiden sudah tepat dengan tidak menerbitkan Perppu KPK. Apalagi saat ini masih berlangsung uji materi terhadap hasil perubahan UU No. 30 Tahun 2002 jo UU No. 19 Tahun 2019 tersebut di MK.
Masinton menambahkan, semua pihak harus menghormati proses konstitusional dengan uji materi UU KPK yang sedang berlangsung di MK.
"Biarkan hakim-hakim konstitusi berkhidmat dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya memproses dan memutus gugatan uji materi tersebut tanpa ada tekanan dari pihak mana pun, termasuk oleh KPK yang bertugas menjalankan undang-undang," tandas Masinton. (fat/jpnn)
Keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Perppu KPK), dipuji oleh Masinton Pasaribu
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam
- Roy Suryo Ungkap Ironi Laporan Jokowi, Dilayangkan Saat Hari Keterbukaan Informasi
- Gus Din Apresiasi Jokowi Membuat Laporan ke Polisi Soal Ijazah Palsu
- 5 Berita Terpopuler: Ada Uang Setoran Masuk, Banyak NIP CPNS & PPPK Terbit, Memalukan dan Tidak Elegan
- Polisi Didesak Proses Laporan Jokowi soal Kasus Ijazah Palsu
- Jokowi Lapor Polisi, Roy Suryo: Peneliti Seharusnya Diapresiasi, Bukan Dikriminalisasi
- Pasbata Minta Roy Suryo Setop Provokasi soal Isu Ijazah Jokowi