Eman Bria dan RTS Dorong SDM Unggul dan Bermartabat di Malaka

Eman Bria dan RTS Dorong SDM Unggul dan Bermartabat di Malaka
Emanuel Bria dan Roy Tei Seran atau Paket EB-RTS sebagai kandidat Bupati Malaka 2020. Foto: Dokpri for JPNN.com

Selanjutnya dalam kaitan dengan agenda ‘Malaka Sejahtera dengan Ekonomi Kerakyatan’, Politisi Partai PKB itu menguraikan refleksi kritisnya bersama RTS.

Berdasar hasil pengamatan Eman bersama RTS, sekarang di Malaka itu ekonominya sangat bertumpuh pada pemerintah (government driven economy). Semua itu berasal dari APBD padahal APBD kita terbatas untuk membangun ini dan itu serta bayar kontraktor dan sebagainya.

“Ini tidak salah karena untuk alokasi dana infrastruktur guna pembangunan infrastruktur dan kita perlu pengusaha-pengusaha swasta atau kontraktor-kontraktor yang mengerjakan proyek-proyek. Tetapi kita harus membalikan paradigma ini dari government centric menjadi people centric economy,” katanya.

People centric economy yang dimaksudkan EB ialah pemberdayaan ekonomi rakyat. Jadi masyarakat menjadi pusat pelaku ekonominya dan ini akan berdampak pada proses pembuatan kebijakan publik alokasi anggaran di Kabupaten Malaka.

“Kita harus berdayakan usaha-usaha rakyat; pertaniannya, perikanannya, industri-industri kreatif dan sebagainya,” tuturnya.

EB-RTS bahkan punya mimpi mau menjadikan Malaka sebagai centra tenun/sebagai pusat industri kreatif tenun di NTT.

“Kita  punya penenun-penenun (mama-mama penenun) yang sangat hebat. Nah, bagaimana potensi-potensi seperti ini kita bisa berdayakan, ekonominya kita berdayakan, dan bagi kami ini adalah solusi penciptaan lapangan kerja di Kabupaten Malaka,” tandasnya.

EB menambahkan pula bahwa banyak sekali anak-anak muda Malaka harus pergi bekerja di daerah lain seperti Kalimantan dan Malaysia karena lapangan kerja di Malaka sendiri tidak tersedia. APBD Malaka sangat terbatas untuk menyediakan lapangan kerja; khususnya ASN. Karena itu kita harus memikirkan peluang-peluang pekerjaan yang lain di luar itu.

Seorang Pemimpin Daerah atau Kepala Daerah itu harus memastikan bahwa sistem yang dibangun itu sebisa mungkin mencegah korupsi.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News