Empat Rekomendasi Fraksi PKS untuk Susi Pudjiastuti

Empat Rekomendasi Fraksi PKS untuk Susi Pudjiastuti
Nelayan dan alat tangkap cantrang. Foto: AGUS WIBOWO/RADAR TEGAL

“Serta mengimplementasikan swasembada garam dan produk perikanan kebutuhan rakyat,” jelasnya.

Jazuli menuturkan, realitas masalah kelautan Indonesia utamanya pada rendahnya tingkat kesejahteraan nelayan, impor hasil perikanan dan rentannya sumber daya laut dari ancaman illegal, unregulated dan unreported fishing termasuk pencurian ikan.

"Ketiga persoalan tersebut selalu hadir menghiasi pemberitaan dan isu terkemuka setiap tahun,” kata anggota Komisi I DPR ini.

Dia mengatakan pemerintah sekarang ini sebenarnya telah menekankan pembangunan sektor kemaritiman termasuk di dalamnya adalah kelautan dan perikanan sebagai salah satu fokus Kabinet Kerja.

Selama tiga tahun telah membuat kebijakan dan melakukan langkah yang dianggap dapat mengatasi persoalan tersebut mulai dari pemberantasan illegal fishing, moratorium kapal perikanan, pelarangan 17 jenis alat tangkap dan lain-lain.

Namun demikian, selama tiga tahun belakangan ini selalu muncul persoalan yang menimbulkan keresahan di masyarakat.

“Terutama saat ini yang masih hangat adalah penerapan larangan alat tangkap termasuk cantrang dan persetujuan impor garam industri," jelasnya.

Narasumber diskusi ini antara lain Susi Pudjiastuti (Menteri Kelautan dan Perikanan RI), yang diwakilkan oleh dua Dirjen Nilanto Perbowo dan Zulficar Mochtar, anggota Komisi IV DPR FPKS Andi Akmal Pasluddin, dosen IPB Zulhamsyah Imran dan Ketua Umum Aliansi Nelayan Indonesia Riyono. (boy/jpnn)

Fraksi PKS menilai, selama tiga tahun belakangan selalu muncul kebijakan yang menimbulkan keresahan di masyarakat, antara lain soal cantrang.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News