Erick Thohir: Pemerintah Tidak Memaksa Masyarakat untuk Vaksinasi Covid-19

Erick Thohir: Pemerintah Tidak Memaksa Masyarakat untuk Vaksinasi Covid-19
Menteri BUMN Erick Thohir saat akan mengikuti rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Jakarta, Senin (30/11). Foto : Ricardo/JPNN.com

Menurut Erick, bila sebanyak 75 juta, maka sekitar Agustus dan September 2021 sudah terlaksana bila vaksinasi itu dimulai Januari 2021. "Ini target. Tentu harus dijaga, jangan sampai salah suntik, salah kirim," katanya.

Karena itu, lanjut Erick, untuk pengiriman vaksin tersebut nantinya, program satu data dilibatkan sejak awal. Seperti data BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Dukcapil, Kemenkes akan menjadi satu data.

Dia menambahkan, vaksin yang dikirim nanti akan ditempel QR Code. "Ketika diproduksi ada QR Code-nya, masuk ke box ada CR Code-nya," ungkap pendiri Mahaka Group ini.

Erick mencontohkan, ketika dikirim 100 dosis ke rumah sakit, maka sudah diketahui untuk siapa vaksin tersebut akan diberikan.

"Jadi seperti pemilu. Jadi, jangan sampai ada grey area, atau black market, yang harganya (misalnya) Rp 100 ribu, tiba-tiba dijual USD 2 ribu. Ini yang harus kami jaga dan pastikan," katanya.

Untuk itu dalam tahap awal vaksinasi ini, pemerintah melakukan konsolidasi. Erick meminta jangan sampai ada yang menyebut pemerintah tak melibatkan swasta.

"Swasta kami libatkan dalam vaksinasi, distribusi, tetapi untuk pengontrolan vaksin datang atau produksi, pemerintah harus menjaga untuk tahap awal," kata mantan bos Inter Milan ini.(boy/jpnn)

Jangan Lewatkan Video Terbaru:

Kemasan vaksin corona akan ditempel QR Code untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.


Redaktur & Reporter : Boy

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News