F-PDIP Temukan Indikasi Kejahatan Perbankan

JAKARTA - Anggota Pansus Bank Century dari Fraksi PDI Perjuangan (F-PDIP), Eva Kusuma Sundari menegaskan, fraksinya menemukan adanya penyelewengan dan tidak berdasarkan good governance dalam mem-bailout Bank Century. "Terkait akuisisi, PDIP melihat ketidaktegasan Bank Indonesia (BI) terhadap Bank CIC, dan hal ini bisa dikategorisasikan money laundry, kejahatan perbankan dan korupsi," tegas Eva, dalam rapat Pansus Angket Century dengan agenda mendengarkan pandangan sementara fraksi-fraksi terkait skandal Bank Century. Rapat ini dipimpin Wakil Ketua Pansus Angket Century, Mahfudz Siddiq, di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (8/2).

Ditegaskan Eva, dalam hal ini BI merupakan lembaga yang paling bertanggungjawab. Oleh karena itu katanya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan penegak hukum lainnya seperti kejaksaan dan kepolisian, harus segera menindaklanjutinya. Khusus untuk hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap proses akuisisi dan merger tiga bank menjadi Bank Century, FPDIP menyetujui hasil audit BPK tersebut secara keseluruhan. "Fraksi PDIP menyetujui secara keseluruhan hasil audit BPK dan layak untuk ditindaklanjuti oleh penegak hukum," kata Eva.

Sementara itu, anggota Pansus dari Fraksi PKS, Andi Rahmat menilai, BI tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yang ada. "BI terindikasi telah melakukan merger tiga bank untuk menutupi kondisi dari Bank CIC. Banyak terjadi pelanggaran dan manipulasi rasio kecukupan modal (CAR), serta berdasarkan laporan, keuangan Bank CIC juga mendapat disclaimer dari akuntan publik," katanya.

Sebelumnya, Fraksi Partai Golkar lewat juru bicaranya Agun Gunanjar menyebutkan, mereka menemukan 59 pelanggaran dari BI dan KSSK dalam sejumlah kebijakan. Ke-59 penyimpangan itu, di antaranya adalah 15 penyimpangan di Bank CIC, empat penyimpangan merger CIC, 21 penyimpangan merger Bank Pikko dan Danpac, delapan penyimpangan FPJP, serta sebanyak 11 penyimpangan bailout dan PMS.