Fadli Zon: Dia Pernah ke Bali gak?

jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fadli Zon memberikan kritik keras kepada Menkopolhukam Tedjo Edhy atas sikapnya yang dinilai mencampuri urusan internal partai Golkar.
Menurut Fadli, masih banyak pekerjaan penting yang seharusnya menjadi prioritas seorang menkopolhukam seperti menyelesaikan konflik TNI-Polri di Batam beberapa waktu lalu. Bukan malah mengurusi internal partai politik.
"Ini intervensi dan sangat jelas misi politik kepada Partai Golkar. Masih banyak masalah polhukam lain, misalnya bentrok TNI-Polri. itu saja tidak becus, malah mau mengurus soal tempat dan waktu (Munas Golkar), apa urusannya?" Kata Fadli Zon di gedung DPR, Jakarta, Rabu (26/11).
Karena itu Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini menyarankan Presiden Joko Widodo melakukan evaluasi terhadap para menterinya yang masih dalam tahap percobaan ini. Terutama evaluasi terhadap jabatan Tedjo yang menurut Fadli telah mengeluarkan statemen yang membahayakan.
"(Statemen) itu sangat murahan. Pak Jokowi perlu, mungkin karena menteri ini masih percobaan, jadi ini perlu dievaluasi. Amatiran sekali menterinya. Ini membahayakan kepentingan nasional," tegas pimpinan DPR yang membidangi polhukam itu.
Ditanya apakah intervensi terhadap Golkar sebagai bagian skenario pemerintah mengganggu partai-partai KMP?
"Saya lihat dalam kasus PPP terjadi §eperti itu. Sekarang dicoba Golkar, mungkin nanti partai lain. Apa bedanya dengan rezim yang kita kritik dulu hingga ada reformasi. Saya kira pemerintah tidak usah ikut campur ranah internal partai. Menko Polhukam orang partai pasti ada kepentingan politik," jelasnya.
Pihaknya juga menilai Tedjo Edhy telah mengeluarkan statemen bodoh karena meminta Polri tidak memberikan izin Munas Golkar di Bali dengan alasan masalah pariwisata. Menurutnya, di manapun parpol melaksanakan Munas sudah jadi tanggung jawab polisi mengamankannya.
JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fadli Zon memberikan kritik keras kepada Menkopolhukam Tedjo Edhy atas sikapnya yang dinilai mencampuri urusan internal
- Tampilan Kartu Ujian PPPK Tahap 2 Terbaru, Yang Belum Silakan Cetak Lagi
- Sidang Gugatan Pedagang Ayam vs BRI Ditunda Lagi, Haris Azhar Kritik Ketidaksiapan Bank
- MAKI Dorong KPK Usut Dugaan Korupsi Kredit Macet di BPD Kaltim-Kaltara
- KPK Periksa Project Manager PT Mega Alam Terkait Dugaan Korupsi Fasilitas Kredit di LPEI
- Ratusan Honorer Resmi jadi PPPK, 4 Hal Penting yang Harus Dilakukan
- KPK Periksa Direktur PT Waruwu Yulia Lauruc Terkait Kasus Pengadaan Karet di Kementan