Fadli Zon: Jangan Sampai Negara Agraris Melupakan Petani

Fadli menegaskan situasiini harus segera disikapi. Apalagi, salah satu komoditas unggulan yakni kopi, produksinya cenderung stagnan selama 15 tahun terakhir. Pada 2017 lalu produksinya bahkan lebih rendah dibanding 2002. Begitu juga dengan produksi kakao. Padahal, kopi dan coklat adalah komoditas yang permintaan domestik maupun luar negerinya sangat besar.

“Kita saat ini tengah mengalami ‘booming’ bisnis kafe," ujar wakil ketua umum Partai Gerindra itu.

Dia mengatakan salah satu faktor yang menghambat pertumbuhan sektor pertanian dan perbaikan kesejahteraan petani adalah reforma agraria. Lima tahun lalu pemerintah menjanjikan akan mendistribusikan sembilan juta hektare lahan bagi petani. "Sayangnya, agenda tersebut macet," katanya.

Mengutip data data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Fadli berujar, sesudah lima tahun berlalu jumlah tanah yang berhasil didistribusikan ke masyarakat ternyata nol hektare. "Data ini telah dikonfirmasi oleh pemerintah sendiri. Sungguh ironis," ujarnya.

Jadi, Fadli menilai agenda bagi-bagi sertifikat oleh presiden dalam dua tahun terakhir terbukti tidak ada kaitannya dengan agenda reforma agraria. Menurut dia, itu hanya bagian dari Prona (Proyek Operasi Nasional Agraria) biasa.

"Sebagaimana yang sering saya sampaikan, program sertifikasi dan legalisasi tanah melalui Prona ini telah ada sejak 1981. Prona bukanlah reforma agraria. Jadi, tidak pantas pemerintah mengklaim program bagi-bagi sertifikat seperti yang kemarin dilakukan sebagai bentuk reforma agraria," paparnya.

Selain itu, kisruh mengenai 20 ribu ton cadangan beras pemerintah (CBP) yang terancam membusuk dan potensial merugikan negara hingga Rp167 miliar, juga perlu jadi catatan penting. Hingga 2019, ternyata manajemen pangan dan juga data pangan masih saja bermasalah.

“Ini seharusnya segera dibenahi agar tak terulang kembali di tahun 2020," kata Fadli.