Fadli Zon Sebut Cukongkrasi Menjadi Tantangan Jokowi dan Mahfud MD

"Namanya julukan yang timbul dari kesan ya boleh saja. Cukongkrasi: boleh, terserah saja kalau kesan. Bahkan ada juga istilah Kleptokrasi (negara maling) yang oleh Buya Syafii Maarif diartikan Negara Pancilok (bahasa Minang). Ada juga buku Vampire State (negara drakula, menghisap darah rakyat)," twit Mahfud MD di akun @mohmahfudmd di Twitter, Sabtu (19/9).
Mantan anggota DPR ini juga menjawab pertanyaan netizen, kenapa istilah-istilah itu disematkan kepada negara.
Menurut Mahfud, penyematan orang karena kesan.
Selain itu, kata dia, berpendapat juga bagian dari demokrasi.
"Itu kan penyematan orang karena kesan. Mau dijuluki apa pun tak bisa dilarang: okhlokrasi, mobokrasi, kleptokasi, cukongkrasi, demokrasi, otokrasi. Berpendapat itu bagian dari demokrasi. Pendapat Anda juga tak salah," kata Prof Mahfud yang berpengalaman di jabatan di legislatif, eksekutif, dan yudikatif ini.
Sebelumnya, Mahfud mengoreksi ucapannya dari 92 persen menjadi 82 persen kepala daerah dibiayai cukong.
Pernyataan Mahfud direspons Fadli.
"Pak @mohmahfudmd sy mau tanya: walaupun sudah koreksi dari 92% jadi 82% Kada dibiayai cukong, apakah kita masih pantas menyandang 'demokrasi' (demos=rakyat, kratos=pemerintahan). Apa tak lebih tepat “cukongkrasi”?" twit Fadli Zon dikutip, Jumat (18/9). (boy/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Fadli Zon menyebut mengoreksi persoalan cukongkrasi merupakan tantangan bagi Jokowi dan Mahfud MD.
Redaktur & Reporter : Boy
- Eks KSAL Ini Anggap Gibran bin Jokowi Tak Memenuhi Kriteria Jadi Wapres RI
- Roy Suryo Ungkap Ironi Laporan Jokowi, Dilayangkan Saat Hari Keterbukaan Informasi
- Gus Din Apresiasi Jokowi Membuat Laporan ke Polisi Soal Ijazah Palsu
- 5 Berita Terpopuler: Ada Uang Setoran Masuk, Banyak NIP CPNS & PPPK Terbit, Memalukan dan Tidak Elegan
- Polisi Didesak Proses Laporan Jokowi soal Kasus Ijazah Palsu
- Jokowi Lapor Polisi, Roy Suryo: Peneliti Seharusnya Diapresiasi, Bukan Dikriminalisasi