Fadli Zon: Yang Waras Tak Mungkin Dukung PT 20 Persen
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengingatkan majelis hakim Mahkamah Kontitusi (MK) untuk tidak mengingkari putusannya tahun 2014 terkait pemilihan umum legislatif dan presiden (pemilu) serentak dalam memutuskan judicial review aturan presidential threshold (PT), atau ambang batas pencalonan presiden di Undang-undang Pemilu.
Menurut Fadli, MK yang memutus pelaksanaan pemilu DPR dan Presiden dilakukan serentak seharusnya menyetujui penghapusan pasal tentang presidential threshold sebesar 20 persen di UU Pemilu. Sebab, jika aturan itu dipertahankan maka sama saja mengingkari putusannya sendiri.
"MK sendiri yang memutuskan pemilu serentak antara pileg dan pilpres. Kalau sekarang MK dukung presidential threshold 20 persen, saya kira MK mengingkari putusan sendiri, karena gak masuk akal dan tidak logis," kata Fadli di kompleks parlemen Jakarta, Senin (6/11).
Apalagi, kata dia, di dalam UU Pemilu yang sedang digugat ke MK, ada klausul yang menyatakan bahwa acuan presidential threshold di Pemilu 2019 adalah hasil Pileg 2014 yang notabene telah dipakai untuk Pilpres 2014. Sehingga tak masuk akal untuk digunakan kembali di pemilu mendatang.
"Saya rasa mereka yang waras tidak mungkin mendukung presidential threshold 20 persen di MK," tukas wakil ketua umum Gerindra itu. (fat/jpnn)
Fadli Zon meminta MK menyetujui penghapusan pasal PT 20 persen di UU Pemilu. Jika masih bertahan Fadli menganggap MK mengingkari putusannya sendiri.
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam
- Hari Musik Nasional 2024, Fadli Zon Terima 5 Rekor MURI dan Rilis Vinyl Dara Puspita
- Real Count KPU DPR RI Dapil Jabar V: Perolehan Suara Adian Napitupulu, Anang, Fadli Zon, Tommy
- Dubes Tiongkok Kunjungi Fadli Zon Library, Ini yang Dibahas
- Fadli Zon Gelar Rapimnas HKTI, Keputusannya Menangkan Prabowo-Gibran di Tiap Provinsi
- Anas Urbaningrum Usulkan Pileg dan Pilpres 2029 Terpisah, Ini Alasannya
- Masinton Sentil Gibran soal Carbon Capture, Fadli Zon Membela Begini