Fahri Hamzah: Kuping Pemerintah Kurang Tebal

Karena itu, Fahri menegaskan yang diurus Jokowi juga adalah soal fakta bahwa semakin hari penambahan kepemilikan tanah oleh kaum kapitalis dan pemodal besar, maupun spekulan itu kian menggila.

“Itu tugasnya Pak Jokowi karena politik. Ya, kita memilih Pak Jokowi dengan ongkos besar, Rp 20 triliun sekarang ongkos untuk Pileg dan Pilpres kita. Untuk itu, (tugasnya) bukan bagi-bagi akta. Kalau bagi-bagi akta, suruh pak lurah, pak kader,” katanya.

Sebelumnya, SBY merespon polemik antara mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Amien Rasi dan Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan.

“Pemerintah tak perlu arogan dalam menanggapi kritik. Negeri ini dibangun bukan untuk menjadi negara kekuasaan. Karena itu kedaulatan berada di tangan rakyat. Tapi rakyat juta tak boleh absolut,” kata SBY dalam rilis resmi Partai Demokrat, Rabu (21/3).

Dalam sebuah diskusi di Bandung, Jawa Barat, Minggu (18/3), Amien menuding bagi-bagi sertifikat tanah yang gencar dilakukan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) hanya pengibulan.

Sebab, pemerintah membiarkan 74 persen wilayah Indonesia dimiliki kelompok tertentu. Luhut lantas merespons pernyataan Amien.

Saat menghadiri acara di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Senin (19/3), Luhut tidak hanya mempertanyakan dasar Amien melontarkan tudingan, tapi juga mengancam akan membeber dosa-dosa masa lalu ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) itu. (boy/jpnn)