Fahri Sebut Elektabilitas Jokowi Berantakan Usai OTT Bowo Golkar
BACA JUGA : Fahri Hamzah Peringatkan Aparat Netral Jelang 27 Hari Pemilu
Menurut dia, terlebih lagi sejak Menteri BUMN Rini Soemarno sejak awal periode 2014-2019 tidak dibolehkan datang ke DPR atas usulan Pansus Pelindo II.
"Seharusnya melalaui Pansus Pelindo II, dan rekomendasi paripurna (DPR), Pak Jokowi itu harus mengganti menteri BUMN, tetapi alih-alih mengganti eh malah Pak Jokowi membiarkan menteri BUMN tidak datang ke DPR," paparnya.
BACA JUGA : Fahri Hamzah Masuk Daftar Saksi Meringankan Ratna Sarumpaet
Nah, kata Fahri, pada akhirnya satu dari banyak kementerian itu tidak diawasi. "Itu yang saya bilang, karena tidak diawasi akhirnya pejabat-pejabat itu punya masalah," katanya.
Bisa dibayangkan, kata Fahri, Pansus Pelindo II itu memberikan rekomendasi sekitar 2016 awal. "Ini sudah hampir tiga tahun tidak diawasi dan itu yang terjadi sekarang," ungkap Fahri. (Boy/jpnn)
Fahri Hamzah minta KPK transparan terhadap uang sitaan saat OTT terhadap politikus Golkar Bowo Sidik Pangarso.
Redaktur & Reporter : Boy
- Ketua Majelis Adat Sasak Mengajukan 2 Nama Menteri Untuk Mengisi Kabinet Prabowo
- PT 4 Persen Diubah, Fahri: Baiknya Ditetapkan Lebih Cepat
- Antisipasi Serangan Fajar, Bawaslu Siapkan Patroli Pengawasan
- Aktivis 98 Sepakat Menjaga Demokrasi
- Cegah Politik Uang, Bawaslu DKI Jakarta Gelar Patroli di Masa Tenang
- Fahri Hamzah Mengaku 15 Tahun Diincar KPK, Novel Baswedan: Masih Saja Bohong