Filep Wamafma Ingatkan Mendagri Soal Ini Terkait Penunjukan Karteker di Papua Barat

Namun, Filep mengingatkan bahwa mantan Kabaintelkam tersebut memiliki catatan penting politik yang perlu diperhatikan banyak pihak.

“Menurut saya, sampai saat ini partai pengusung beliau yang mencalonkannya sebagai calon wakil gubernur Provinsi Papua belum pernah menarik pengusulannya,” ungkap Filep.

Oleh sebab itu, dia menduga bahwa Paulus Waterpaw boleh jadi masih memiliki target dengan partai pengusungnya dalam pencalonan sebagai Wakil Gubernur Papua. Hal itu menurutnya dikhawatirkan dapat mengganggu aktivitas ke depan jika ditunjuk sebagai karteker Gubernur Papua Barat.

“Saya apresiasi terhadap kinerja, profesionalitas dan kemampuan Saudara Paulus Waterpauw. Namun, kita juga ingin mengingatkan ada bagian-bagian yang perlu dijelaskan kepada publik termasuk Mendagri yang harus transparan terkait dengan status beliau sebagai calon wakil gubernur yang diusung oleh Partai tertentu, yang sampai saat ini menurut pengamatan kami belum ada pembatalan,” sambungnya.

Dalam kesempatan yang sama, Filep memandang ada sosok yang dinilai mampu, tepat dan telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menjadi Pj Gubernur Papua Barat.

“Untuk melaksanakan tugas pemerintahan dan memiliki kedekatan sosial, maka sosok yang tepat di Provinsi Papua Barat adalah Dr. Nataliel D Mandacan. Beliau hari ini menjabat sebagai sekretaris daerah Papua Barat. Menurut saya, ini sosok yang sangat tepat karena beliau sangat memahami tentang pelayanan pemerintahan, kebutuhan birokrasi dan juga dinamika politik lokal di Papua Barat,” ujarnya.

Filep menyatakan sangat menghargai siapapun yang akan menjadi karakter daerah adalah karteker yang mampu dan tidak berafiliasi dengan siapapun sehingga pesta demokrasi di Papua Barat dapat berlangsung dengan baik, benar, jujur, adil dan tidak ada muatan politik dari unsur manapun.

Filep pun berharap pemerintah melalui Kemendagri lebih mengutamakan aparatur sipil negara (ASN) di daerah yang telah memenuhi syarat untuk diangkat dan ditetapkan sebagai karteker gubernur di daerah.