Fitra Siapkan Gugatan Gedung Baru DPR

Menurutnya, rencana pembangunan gedung baru DPR itu telah mengindikasikan perbuatan melawan hukum oleh penguasa. Sebab dalam UU tentang Keuangan Negara ada prinsip penggunaan anggaran haruslah efektif, efisien dan mengedepankan azas kepatutan dan keadilan.

"Pembangunan gedung ini melanggar kepatutan dan keadilan karena kami nilai mewah. Selain itu, juga diatur dalam UU MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) bahwa ada kewajiban mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan serta presiden sudah menetapkan adanya penghematan anggaran dan tentunya tidak ada penghematan anggaran jika pembangunan gedung ini tetap akan dilanjutkan," terang Yuna. (fas/jpnn)