Foke Janji Naikkan Anggaran PDS HB Jassin

Padahal, kebutuhan pusat dokumentasi yang diresmikan sejak 1977 itu terus meningkat. Selain menambah koleksi, mereka juga harus mengkonversi beberpa dokumen ke format digital. PDS juga menyemprot antijamur terhadap barang koleksi yang rentan. "Idealnya kami butuh Rp 1 miliar," kata penulis novel Anak Tanah Air ini.

Ajip menjelaskan, tren subsidi Pemprov terus turun. Pada 2003, mereka mendapat bantuan Rp 500 juta plus tambahan duit dari Pusat Bahasa Rp 25 juta. Namun, sejak Foke menjadi Gubernur DKI pada 2007, tiba-tiba dana disunat separo tanpa alasan jelas. Ajip meminta bertemu Foke tapi tak pernah diterima. Belakangan, dana tersebut sempat ditambah Rp 100 juta menjadi Rp 350 juta.

Tapi, kebiasaan menyunat dana subsidi itu kumat pada 2009. Subsidi kembali dikorting 50 persen menjadi Rp 275 juta. PDS, kata Ajip, berupaya tetap survive. Dana cadangan dari donatur digunakan sampai akhirnya habis. Jika tahun ini subsidi Pemprov tetap Rp 50 juta, Ajip dengan menyesal harus menutup PDS. "Paling duit Rp 50 juta itu hanya cukup untuk pesangon karyawan," katanya.

Ajip yang ikut mendirikan PDS bersama mendiang sastrawan HB Jassin menuturkan, saat diresmikan pada 1977, Gubernur DKI Ali Sadikin menegaskan bahwa koleksi PDS tidak dibeli Pemprov. "Karena pemerintah DKI tidak mungkin mampu membayar semua dokumen-dokumen berharga itu. Tapi, adalah tanggung jawab kami untuk merawatnya," kata penulis Sajak-Sajak Anak Matahari ini menirukan Ali Sadikin. (aga)